MATAPEDIA6.com, BATAM— Kepercayaan investor tidak hanya dibangun melalui insentif dan kemudahan perizinan. Ketersediaan informasi yang transparan, kepastian kebijakan, serta akses pelayanan publik juga menjadi faktor penting dalam menentukan daya tarik investasi suatu kawasan.
Hal tersebut menjadi perhatian Badan Pengusahaan (BP) Batam yang memperkuat sistem keterbukaan informasi publik untuk mendukung iklim usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi Batam.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat, investor, dan mitra usaha.
Komitmen itu ia sampaikan dalam Presentasi Uji Publik pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait, Amsakar memaparkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi di lingkungan BP Batam.
Baca juga:BP Batam Investasi SDM, Siapkan 30 Calon Pemimpin untuk Perkuat Daya Saing Investasi
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Untuk memperkuat sistem tersebut, BP Batam menetapkan lima arah kebijakan. Fokusnya mencakup penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi serta integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.
Langkah ini memiliki relevansi dengan perkembangan ekonomi Batam yang menunjukkan pertumbuhan positif.
Pada Triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen, meningkat dibandingkan capaian 2025 sebesar 6,76 persen dan 2024 sebesar 6,69 persen.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal Batam pada Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat Rp39,89 triliun, dari target sepanjang tahun sebesar Rp70 triliun.
Di tengah upaya mengejar target investasi tersebut, kepastian informasi menjadi salah satu kebutuhan pelaku usaha.
Investor membutuhkan akses terhadap informasi kebijakan, prosedur pelayanan, hingga perkembangan pembangunan agar dapat memperhitungkan risiko dan menentukan keputusan bisnis.
Amsakar menilai transparansi informasi dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Karena itu, BP Batam tidak hanya menempatkan keterbukaan informasi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola kawasan investasi.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Menurut Amsakar, keterbukaan informasi juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui penguatan peran PPID, BP Batam berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif.
Bagi Batam, transparansi dan kepastian informasi menjadi bagian dari fondasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing kawasan di tengah persaingan investasi.
Baca juga:Pertamina Perkuat Ekonomi Keluarga Pesisir Lewat Pemberdayaan UMKM Perempuan
Editor:Redaksi
