MATAPEDIA6.com, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) mengakselerasi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal sekaligus mendorong integrasi keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN+3.
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, saat membuka rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin.
OJK dan ADB menggelar ABMF sebagai forum strategis untuk mempercepat integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas negara.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan organisasi internasional mencerminkan komitmen bersama membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, dengan fondasi keuangan berkelanjutan,” tegas Retno dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Retno menegaskan, OJK terus memperkuat kerangka keuangan berkelanjutan di pasar modal. Salah satunya melalui POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Baca juga: Polda Kepri dan Polresta Barelang Bongkar Pembobolan Rumah Bandar Sri Mas, Lima Pelaku Diciduk
Regulasi ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya pada aspek lingkungan (green), tetapi juga sosial dan keberlanjutan lainnya.
OJK juga mendorong penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai instrumen utama penyelarasan proyek nasional dengan standar keberlanjutan global.
Di sisi lain, OJK memperkuat pengembangan Local Currency Bond Market untuk menekan risiko nilai tukar, mengurangi ketergantungan pembiayaan eksternal, memperluas sumber pendanaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan global.
Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan—termasuk green, social, sustainability, dan sustainability-linked—mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menegaskan keuangan berkelanjutan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi inklusif dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Pemerintah, kata Mada, telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (SDG bonds dan blue bonds), serta skema pembiayaan gabungan.
Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan utama, sehingga kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia meraih skor 70,2 melampaui rata-rata global 69,5 serta telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator SDGs. Capaian tersebut, ditopang visi Indonesia Emas 2045, menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan investor global.
Rangkaian 45th ABMF Meeting and Other Events berlangsung selama tiga hari, 2–4 Februari 2026 secara hybrid, dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara ASEAN+3 dan pemangku kepentingan kawasan.
Dalam agenda tersebut, OJK juga menggelar Indonesia Session melalui diskusi panel bertema “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth” serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”.
Narasumber berasal dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, BEI, serta organisasi internasional seperti ICMA dan Nomura Asset Management.
Selain ABMF, forum ini turut mencakup 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF).
DBMF menyoroti pengembangan aset digital, sementara CSIF menekankan studi kasus konkret untuk mendorong transaksi obligasi lintas batas dan memperkuat keterkaitan infrastruktur keuangan ASEAN+3.
Baca juga:RSBP Batam Percepat Skrining Jantung Bawaan Anak, Kejar Deteksi Dini
Editor:Zalfirega
