MATAPEDIA6.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat keamanan digital industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dengan menerbitkan POJK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) serta ketentuan pelaksananya melalui PADK Nomor 43/PADK.03/2025.
Regulasi ini menjadi bagian dari Pilar 2 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, sekaligus mendorong percepatan digitalisasi yang aman, terkelola, dan berkelanjutan.
Melalui aturan tersebut, OJK menuntut BPR dan BPR Syariah memperkuat tata kelola TI dan manajemen risiko secara menyeluruh.
OJK juga menekankan pentingnya pengamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta ketahanan dan keamanan siber, seiring meningkatnya ancaman serangan digital.
Baca juga:Laporan Reses DPRD Batam Diserahkan, Amsakar Minta Aspirasi Warga Ditindaklanjuti
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan regulasi ini bertujuan membangun ekosistem TI yang optimal bagi BPR dan BPR Syariah.
“Ketentuan ini mendorong BPR dan BPR Syariah memiliki lingkungan TI yang kuat dari sisi people, process, dan technology, serta menerapkan tata kelola yang baik,” kata Dian dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
POJK dan PADK tersebut mengatur sejumlah aspek krusial, mulai dari penetapan peran dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris, pengembangan arsitektur TI bagi layanan digital hingga manajemen risiko TI termasuk kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi dan kepemilikan Disaster Recovery Plan (DRP).
Selain itu, OJK mewajibkan penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, serta memperkuat ketahanan siber sebagai respons atas tingginya konektivitas sistem TI BPR dan BPR Syariah dengan pihak ketiga.
Dian juga mengingatkan agar seluruh pengembangan sistem TI tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah.
“BPR dan BPR Syariah harus membangun sistem TI secara aman, tidak mengganggu kesehatan bank, dan tetap memprioritaskan perlindungan nasabah,” tegasnya.
Ketentuan ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan. Dengan berlakunya aturan baru tersebut, POJK Nomor 75/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 resmi dicabut dan tidak lagi berlaku.
Baca juga:Lantik Pejabat Baru, OJK Perkuat Pengawasan dan Akselerasi Transformasi
Editor:Zalfirega
