MATAPEDIA6.com, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai taat dan tertib memenuhi kewajiban perpajakan dalam Malam Apresiasi Wajib Pajak Kota Batam 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Harmoni One Hotel, Batam Centre, Senin (22/6/2026) malam itu menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Acara tersebut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Ketua TP-PKK Kota Batam Erlita Amsakar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Batam Erdawati Firmansyah, unsur Forkopimda, serta ratusan wajib pajak dari berbagai sektor usaha.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang berbagai program pembangunan di Kota Batam.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak menjadi salah satu faktor penting yang menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Ketika Bapak dan Ibu membayar pajak, ada nilai kebajikan yang luar biasa karena itu merupakan bentuk kecintaan kepada negeri sekaligus wujud tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat,” kata Amsakar dikutip dalam laman media center, Rabu (24/6/2026).
Ia mengungkapkan, Batam berhasil masuk lima besar daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terbaik di Indonesia. Posisi tersebut naik dari peringkat kesembilan pada tahun sebelumnya.
Baca juga:KM Batam Indah 9 Tenggelam di Perairan Batam-Singapura, KSOP Pastikan Seluruh Awak Selamat
Pengakuan itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri karena Batam dinilai mampu membiayai kebutuhan daerah dengan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap dana transfer pusat.
Capaian tersebut, lanjut Amsakar, tercermin dari komposisi APBD yang semakin sehat. Pada 2024, PAD Batam mencapai Rp2,36 triliun atau 59,9 persen dari total APBD sebesar Rp3,96 triliun. Sementara pada 2025, PAD meningkat menjadi Rp2,58 triliun atau 60,3 persen dari total APBD Rp4,29 triliun.
Amsakar juga menilai peningkatan PAD berjalan seiring dengan membaiknya sejumlah indikator ekonomi daerah. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, hingga penurunan angka kemiskinan.
“Data makroekonomi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kita berada pada jalur yang tepat. Ketika investasi tumbuh dan kemiskinan menurun, berarti pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Pemko Batam bersama BP Batam berkomitmen mengembalikan manfaat pajak melalui berbagai program pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, hingga bantuan beasiswa.
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga menyinggung upaya pemerintah mempercepat pelayanan perizinan. Saat ini, Pemko Batam terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong pelimpahan kewenangan terhadap 1.416 jenis layanan perizinan yang mencakup 16 sektor.
Ia menjelaskan, moratorium lahan yang berlaku secara nasional selama satu tahun empat bulan terakhir membutuhkan proses penyelesaian yang ketat. Namun kebijakan tersebut, kata dia, tidak bertujuan menghambat investasi di Batam.
Amsakar bahkan menyebut realisasi investasi Batam pada kuartal I 2026 tumbuh 115 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Kami ingin memastikan iklim usaha di Batam tetap kuat. Apabila pelaku usaha menemukan kendala di lapangan, silakan menghubungi saya atau Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra agar dapat segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan Malam Apresiasi Wajib Pajak 2026 digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan daerah.
Ia menyebut rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah Kota Batam sepanjang 2021 hingga 2025 konsisten berada di atas 90,12 persen. Pada 2025, Bapenda mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,879 triliun dari target Rp1,95 triliun.
Melihat tren tersebut, Pemko Batam menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp2,09 triliun pada 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, Kejaksaan, BPKP, Bank Indonesia, BPN, PPAT, REI, hingga masyarakat yang terus bersinergi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak,” kata Raja.
Pada malam apresiasi tersebut, Pemko Batam menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak terbaik dalam 15 kategori. Penilaian didasarkan pada tingkat kepatuhan sistem self-assessment, ketepatan pelaporan SPTPD, ketertiban pembukuan, hingga kepatuhan dalam sistem official assessment.
Penghargaan diberikan kepada wajib pajak dari berbagai sektor, mulai dari reklame, perhotelan, restoran, parkir, hiburan, pariwisata, olahraga permainan berbayar, panti pijat dan refleksi, pajak tenaga listrik, wajib pajak PBB-P2, BPHTB, hingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan kinerja terbaik.
Baca juga:Tim SAR Sisir Drainase hingga Laut, Bocah Hanyut di Tanjung Sengkuang Belum Ditemukan
Editor:Zalfirega
