MATAPEDIA6.com, BATAM – Puluhan warga yang selama ini berternak dan berkebun di Kampung Dragon Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, sesalkan pendataan rencana penggusuran akan dilakukan oleh pihak pertamina, bersama Direktorat Pengamanan (Ditpam) Kota Batam.
Kekesalan warga dikarenakan pendataan dilaksanakan terkesan terselubung dan syarat kepentingan, dimana sebagian warga sudah terima sebagian lagi belum terima.
Bahkan ada warga yang disuruh membuat pernyataan dan menandatangani pencairan uang kompensasi. Namun uang kompensasi tersebut malah diambil orang lain.
Menyiram Hati Daci saat ditemui di lokasi Kampung Drangon menjelaskan pendataan Rumah dan pondok warga dilakukan sejak Agustus 2023 lalu.
Petugas pendataan datang ke lokasi langsung dari Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.
Oknum dari Ditpam datang dan langsung melakukan penomoran rumah dan pondok warga tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.
“Jadi rumah warga itu langsung di kasih nomor pakai cat pilot warna merah,” kata Daci kepada wartawan, Kamis (6/6/2024).
Dia menjelaskan awalnya oknum Ditpam datang mendata warga akan diberikan kompensasi oleh Pertamina sebagai pemilik lahan.
“Kompensasi yang akan diberikan yakni untuk kandang kecil sebesar Rp 3 juta, kandang besar Rp 5 juta dan untuk rumah Rp 7 juta,” kata Daci.
Menurut dia sebagian warga sudah menerima kompensasi tersebut dan warga sudah terima uang kompensasi, rumahnya sudah dibongkar.
Namun yang paling mengherankan, kata Daci, belum semua rumah dan kandang warga didata, tetapi pendataan sudah dihentikan.
“Saat ini masih ada kurang lebih 40 rumah dan pondok yang belum di data,” kata Daci.
“Kami bukan tidak mau digusur, tetapi mereka berharap jangan ada pilih kasih,” tambah dia.
Warga juga menduga ada permainan di balik rencana penggusuran dan pemberian uang kompensasi kepada warga tersebut.
“Kita sudah tanyakan kepada pertamina, pihak pertamina menyebut sudah dibayar, ” ujarnya.
Kampung Dragon diketahui terdapat kurang lebih 200 kepala keluarga yang tinggal baik berkebun dan beternak, dari 200 KK tersebut sebagian sudah di data dan diganti rugi, sementara sebagian belum terdata kurang lebih 40 KK.
Di tempat yang sama, Lustina warga lainnya menambahkan pendataan dan ganti rugi melalui Ditpam bukan dari pemilik lahan sendiri.
Pendataan dianggap tidak adil karena rumah dan kandang ukuran kecil dibayar namun kandang bagus malah tidak masuk hitungan dengan alasan tidak layak.
“Jadi kita bingung seperti apa pendataan dilakukan, seperti apa sebetulnya kondisi bangunan agar masuk hitungan,” kata Lustina.
Khenoki warga lainnya menyebut pendataan dilakukan terkesan tertutup dan tidak transparan.
“Yang heran mereka melakukan pendataan saat warga tidak ada di rumah. Jadi oknum Ditpam BP Batam ini langsung main kasih nomor pakai cat pilot,” kata Khenoki.
Dia juga mengatakan ada salah satu data warga yang rumahnya sudah di data dan sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan membongkar. Namun uang ganti rugi malah diambil orang lain.
“Kita tidak tahu siapa yang ambil, itu nomor rumah 09, uang ganti rugi sudah diambil, tetapi tidak tahu siapa yang ambil. Kita tahu hal itu setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Komisi I DPRD Kota Batam,” kata Khenoki.
Sementara mengenai rencana penggusuran akan dilakukan oleh Pertamina di Kampung Dragon pihak pertamina menyebut hal itu urusan BP Batam.
“Saya kurang paham terkait isu BP Batam,” kata Area Manager Communication & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto August Satria.
Sementara mengenai pendataan warga Susanto August Satria enggan merinci lebih lanjut dan akan mengecek terlebih dahulu.
“Saya cek dulu,” singkat Susanto.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
