MATAPEDIA6.com, BATAM – Pengembangan energi panas bumi (geothermal) menjadi kartu kunci Indonesia mempercepat transisi menuju energi hijau. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen Universitas Internasional Batam, Dr. Suyono Saputra, menegaskan pemerintah harus mengawal serius sektor ini jika ingin mencapai target net zero emission 2060.
Dalam diskusi publik bertema “Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo” di Batam, Selasa (24/2/2026), Suyono menilai realisasi target tersebut masih berjalan lambat. Padahal, Indonesia menyimpan salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia.
“Targetnya optimistis, tapi realisasinya masih tertatih. Geothermal ini yang paling realistis untuk dorong bauran energi baru terbarukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, panas bumi memiliki keunggulan sebagai energi baseload yang mampu memasok listrik stabil, berbeda dengan energi surya atau angin yang bergantung cuaca. Namun, proyek geothermal menuntut investasi jumbo dan teknologi tinggi.
Lokasi proyek yang umumnya berada di wilayah terpencil juga memaksa investor membangun infrastruktur dari nol. Karena itu, Suyono mendesak pemerintah menghadirkan insentif fiskal dan nonfiskal agar sektor ini semakin menarik bagi investor global.
Jangan Korbankan Iklim Investasi
Suyono juga menyoroti polemik masuknya perusahaan yang disebut terafiliasi Israel dalam proyek geothermal. Ia menegaskan investasi tidak identik dengan sikap diplomatik suatu negara.
Menurutnya, yang beroperasi adalah entitas bisnis berbadan hukum Indonesia, yakni PT Ormat Geothermal Indonesia, yang telah mengantongi izin sejak 2018—jauh sebelum konflik geopolitik memanas.
“Investasi tidak mengenal ideologi. Dalam bisnis, yang dilihat kapabilitas dan teknologi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pencabutan izin hanya karena tekanan sentimen media sosial akan menciptakan preseden buruk. Pemerintah, kata dia, harus menjaga konsistensi regulasi agar tidak mengirim sinyal ketidakpastian hukum kepada investor.
Suyono menilai narasi yang beredar di media sosial cenderung misleading dan mencampuradukkan isu geopolitik dengan kepentingan investasi energi nasional.
“Kalau setiap ada tekanan medsos lalu izin dibatalkan, itu berbahaya bagi kredibilitas Indonesia,” tegasnya.
Dampak Ekonomi Nyata
Selain memperkuat bauran energi hijau, proyek geothermal juga menggerakkan ekonomi daerah. Pembangunan pembangkit membuka lapangan kerja, memicu pertumbuhan sektor penunjang, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
“Setiap ada pusat pengembangan panas bumi, ekonomi sekitar pasti hidup,” kata Suyono.
Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P. Tampubolon, memperkuat pandangan tersebut. Ia meminta publik melihat proyek geothermal dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang.
“Teknologi dan ilmu pengetahuan tidak mengenal batas ruang. Selama memberi manfaat, harusnya diterima,” ujarnya.
Rikson menegaskan proyek yang berjalan sejak 2018 telah melewati proses panjang dan perizinan resmi. Penghentian sepihak tanpa dasar kuat justru berisiko menggerus kepercayaan investor lain terhadap kepastian hukum Indonesia.
Ia tetap mendorong pemerintah memastikan pelibatan masyarakat serta pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab. Namun, ia menekankan keputusan energi strategis harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan tekanan sesaat.
“Kalau menguntungkan dan tidak melanggar aturan, aneh kalau ditolak,” pungkasnya.
Editor:Zalfirega
