MATAPEDIA6.com, BATAM – Kota Batam menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yang diikuti 400 peserta dari 21 provinsi, 247 kabupaten, dan 76 kota di Harmoni One Hotel, Selasa (30/9/2025).
Forum strategis ini melibatkan pelaku UMKM lokal yang menampilkan produk unggulan, sekaligus menghidupkan roda ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka acara menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Batam.
“Selamat datang di Batam, Kota Bandar Madani yang menjadi beranda terdepan Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Merupakan kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah forum penting ini,” ujar Amsakar.
Menurutnya, optimalisasi PAD sangat krusial di tengah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
Batam sendiri kini masuk dalam 9 besar daerah dengan kemandirian fiskal terbaik di Indonesia, dari target APBD 2026 sebesar Rp4,7 triliun, sekitar Rp2,5 triliun diproyeksikan bersumber dari PAD.
Baca juga: Pj Sekda Batam FirmanSyah: Organisasi Publik Harus Berubah atau Tertinggal
“Artinya, PAD Batam sudah menyumbang lebih dari 50 persen dan menjadi penopang utama pembangunan kota. Tentu ini capaian yang patut kita syukuri,” tegasnya.
Selain mengandalkan PAD, Batam juga memperkuat sektor pariwisata. Kota ini masuk dalam 10 destinasi utama MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Indonesia.
“Alhamdulillah, tahun 2024 lalu Batam dikunjungi 1,3 juta wisatawan mancanegara dan 3,3 juta wisatawan domestik. Banyak event internasional juga digelar di sini, mulai dari kejuaraan bulutangkis antarnegara hingga festival musik lintas budaya,” jelas Amsakar.
Ia menambahkan, kehadiran peserta rakor dari berbagai daerah tidak hanya mengukuhkan citra Batam sebagai kota pertemuan berskala nasional, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menyinggung keunikan tata kelola Batam yang memiliki dua entitas, yakni Pemko Batam dan BP Batam. Setelah terbitnya PP 62/2019, posisi Wali Kota juga merangkap sebagai Kepala BP Batam sehingga keduanya kini berjalan seiring.
“Kalau dulu seperti satu kapal dengan dua nahkoda, sekarang satu kapal dengan dua mesin. Hasilnya pembangunan semakin cepat,” ungkapnya.
Baca juga: 367 PPPK Terima SK, Amsakar Ingatkan Jangan Bagak Harus Layani Masyarakat dengan Hati
Dengan pembagian peran yang jelas, Pemko fokus pada layanan publik sementara BP Batam menangani investasi dan pengembangan ekonomi. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Batam sekaligus mendongkrak PAD.
Kepala Bapenda Batam, Azmansyah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri. Rakor berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Tujuannya adalah menyelaraskan strategi dan kebijakan pengelolaan PAD agar lebih efektif dan efisien. Bapenda Batam juga akan berbagi pengalaman dalam mengelola PAD, sehingga forum ini bisa menjadi ajang belajar bersama sekaligus memperkuat sinergi antardaerah,” ujarnya.
Rakor ini menghadirkan Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Nartomo, bersama sejumlah narasumber yang membahas strategi optimalisasi PAD, termasuk implementasi skema KPBU daerah dengan dukungan lembaga keuangan.
Dengan terselenggaranya forum ini, Batam semakin kokoh sebagai salah satu pusat ekonomi, investasi, dan pertemuan penting di Indonesia.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
