MATAPEDIA6.com, KEPRI— OJK Provinsi Kepulauan Riau mendorong akselerasi akses keuangan lewat High Level Meeting TPAKD Kepri yang digelar di Gedung Wan Seri beberapa hari lalu.
Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, menegaskan bahwa TPAKD membutuhkan sinergi kuat antara Pemerintah Daerah, OJK, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, hingga asosiasi pengusaha untuk memperluas inklusi keuangan secara nyata.
“Forum strategis ini menjadi panggung konsolidasi lintas pemangku kepentingan untuk menutup kesenjangan akses layanan keuangan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Sinar dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Pertemuan ini dihadiri sejumlah pimpinan daerah, perwakilan industri jasa keuangan, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), akademisi, dan Direktorat Inklusi Keuangan OJK. Sebagian peserta dari Natuna dan Kepulauan Anambas bergabung secara daring.
Baca juga: OJK Sebut Industri Perbankan Kepri Jadi Motor Ekonomi Sumatera Semester I 2025
Direktorat Inklusi Keuangan OJK melalui Yona Wulandari memaparkan arah kebijakan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Indeks ini akan menjadi indikator utama dalam RPJMD dan memetakan kekuatan serta celah akses keuangan di setiap kabupaten/kota di Kepri.
Forum juga menyoroti tantangan klasik: rendahnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya konektivitas internet—dua faktor yang menghambat perluasan layanan keuangan formal.
OJK menilai kedua isu ini butuh intervensi serius melalui edukasi keuangan yang lebih agresif dan pemerataan infrastruktur digital.
Pertemuan menetapkan empat sektor dengan potensi paling besar untuk mendorong ekonomi dan membuka akses pembiayaan: Perikanan. Pertanian dan Perkebunan serta Pariwisata hingga UMKM.
“Keempatnya akan menjadi fokus program pembiayaan produktif TPAKD di 2026–2030,” jelas Sinar.
Sinar Danandjaya melaporkan kinerja industri jasa keuangan per September 2025. Pertumbuhan total aset dan kredit mencatat angka tertinggi di Sumatera Bagian Utara—masing-masing 13,50% dan 20,68%. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melonjak 14,20%.
Pembiayaan di Kepri menunjukkan risiko terendah di wilayah tersebut, tercermin dari NPF hanya 1,30% dengan total pembiayaan Rp5,916 miliar.
Sektor pergadaian dan modal ventura juga tampil impresif. Pergadaian tumbuh 34,16%, kedua tertinggi di Sumatera Bagian Utara.
“Modal ventura melejit 350,85% dengan risiko sangat terkendali (NPF 1,02%),” sebut dia.
Meski begitu, Sinar mengingatkan perlambatan di sektor Asuransi Jiwa yang turun -8,26%. Hanya Asuransi Umum yang merekam pertumbuhan positif (13%), bahkan menjadi satu-satunya wilayah di Sumatera Bagian Utara yang mencatatkan tren naik.
TPAKD Kepri memperkuat program-program prioritas, di antaranya:
• Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) di Kepri, Batam, dan Bintan
• Subsidi bunga K/PMR dari pemerintah daerah
• Program pelindungan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan
• Business matching dan literasi keuangan
• Kampanye waspada keuangan ilegal
TPAKD Kepri juga masuk nominasi TPAKD terbaik di Pulau Sumatera, berdampingan dengan Sumsel dan Sumut.
Melalui High Level Meeting ini, TPAKD Kepri menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan perluasan akses keuangan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Tujuannya jelas: mendorong kemandirian ekonomi seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau dan memastikan masyarakat semakin dekat dengan layanan keuangan formal.
Baca juga:OJK Segarkan Struktur Pimpinan, Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Publik
Editor:Zalfirega
