MATAPEDIA6.com, BATAM — Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026. Kegiatan ini memperluas pasar UMKM hingga lapangan kerja.
Memasuki penyelenggaraan ketujuh, GMP 2026 melibatkan pelaku UMKM dari tujuh kabupaten/kota di Kepri. Mereka membawa beragam produk unggulan daerah, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, tekstil hingga fesyen yang mengangkat kekayaan budaya Melayu.
GMP 2026 berlangsung pada 14–20 September 2026 di K-Square Mall Batam. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti membuka kegiatan tersebut secara virtual melalui prosesi pemukulan gendang pada Rabu (16/9/2026).
Destry mengatakan, GMP memiliki peran lebih luas daripada sekadar mempromosikan produk UMKM. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan transaksi, memperluas akses pasar, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri.
“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, potensi ekonomi Kepri perlu terus ditingkatkan,” ujar Destry.
Menurut Destry, sekitar 96 persen pelaku usaha di Kepri hingga Juli 2026 merupakan UMKM. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan posisi strategis UMKM dalam menopang perekonomian daerah.
BI pun mendorong agar potensi tersebut berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, mulai dari peningkatan penjualan hingga perluasan jangkauan konsumen.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, mengatakan GMP menjadi wujud sinergi BI, Pemerintah Provinsi Kepri, Dekranasda, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat UMKM.
“Pergi berlayar ke Pulau Penyengat, singgah ke pantai bermain pasir. Bapak Ibu kami sambut dengan hangat, selamat datang di Gebyar Melayu Pesisir,” ujar Rony.
Menurut Rony, kekayaan budaya Melayu dapat menjadi modal pengembangan ekonomi kreatif apabila pelaku usaha mampu mengolahnya menjadi produk yang inovatif dan memiliki nilai jual.
Kain songket dan tenun bermotif khas Melayu, misalnya, dapat dikembangkan melalui sentuhan desain modern tanpa menghilangkan identitas budayanya. Pendekatan tersebut membuka peluang bagi produk tradisional menjangkau konsumen yang lebih luas.
“Begitu banyak nilai-nilai warisan budaya yang ini bisa menjadi potensi untuk nilai tambah, karena industri kreatif itu adalah industri yang menciptakan nilai tambah,” ujarnya.
Baca juga:Dari Expo ke Transaksi, BI Kepri Perluas Pasar UMKM Lewat Gebyar Melayu Pesisir 2026
Pengembangan produk budaya juga berpotensi memperpanjang rantai ekonomi. Produksi kain tenun, misalnya, dapat melibatkan penenun, penjahit, desainer, tenaga pemasaran, hingga pelaku usaha ritel.
Dengan demikian, nilai ekonomi tidak hanya dinikmati oleh satu pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengalir kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran.
“Memang tidak mudah, tapi kami lihat ada pencapaian-pencapaian yang membuat kita juga yakin bahwa ini adalah salah satu upaya yang perlu terus didorong,” kata Rony.
Selain meningkatkan nilai jual produk lokal, pengembangan UMKM juga berkaitan dengan tantangan penyerapan tenaga kerja di Kepri.
Rony menjelaskan, industri menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kepri. Namun, pertumbuhan sektor industri belum sepenuhnya sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Dalam kondisi tersebut, UMKM memiliki peran penting karena karakter usahanya relatif adaptif dan berpotensi menyerap tenaga kerja.
“UMKM tentunya mempunyai daya serap untuk lapangan kerja yang tinggi, adaptif, dan itu bisa memperbaiki tantangan di dalam penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Karena itu, penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan menambah jumlah pelaku usaha. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, inovasi, serta kemampuan menjangkau pasar.
BI Kepri mendorong pengembangan UMKM melalui tiga pilar utama, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.
Ketiga pilar tersebut diarahkan untuk membantu UMKM berkembang dari usaha berskala kecil menjadi bisnis yang lebih terorganisasi, produktif, dan memiliki peluang memperluas pasar.
Penyelenggaraan GMP 2026 berlangsung ketika perekonomian Kepri mencatat pertumbuhan 6,99 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Angka tersebut sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 7,04 persen pada triwulan sebelumnya, tetapi masih menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran.
Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 24,08 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut antara lain didukung peningkatan aktivitas investasi pusat data atau data center di Batam.
Di sektor pembiayaan, penyaluran kredit perbankan di Kepri hingga Juli 2026 mencapai Rp119,02 triliun atau tumbuh 36,16 persen secara tahunan.
Kredit UMKM juga tumbuh 10,05 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM secara nasional yang tercatat 1,60 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan UMKM di Kepri terus berkembang. Namun, penguatan akses pembiayaan tetap perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha agar modal dapat mendukung produktivitas dan perluasan pasar.
Digitalisasi pembayaran menjadi salah satu jalur yang didorong BI untuk memperluas peluang transaksi UMKM Kepri, termasuk dari wisatawan mancanegara.
Hingga Juli 2026, volume transaksi QRIS di Kepri mencapai 87,62 juta transaksi atau tumbuh 108,61 persen secara tahunan. Nilai transaksinya mencapai Rp9,94 triliun, meningkat 85,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 483.299 merchant. Sebanyak 95,83 persen di antaranya merupakan merchant UMKM.
Sementara itu, transaksi QRIS lintas negara atau QRIS Cross Border yang dilakukan wisatawan asal Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, dan Tiongkok mencapai Rp169,95 miliar dengan volume 461.198 transaksi hingga Juli 2026.
Destry menyebut nilai transaksi QRIS Cross Border di Kepri telah mencapai sekitar Rp170 miliar. BI terus memperkuat implementasi pembayaran antarnegara bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan tidak hanya memudahkan transaksi wisatawan, tetapi juga mendorong mereka kembali menggunakan produk dan layanan UMKM Kepri.
Perkembangan tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen mancanegara, terutama wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kepulauan Riau.
GMP 2026 mengusung tema “Penguatan Warisan Melayu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Selain pameran produk UMKM, kegiatan ini menghadirkan sejumlah agenda, antara lain fashion show, talkshow, business matching, lokakarya, kompetisi, charity run, festival kuliner Nusantara, serta pertunjukan musik.
Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan industri, perbankan, pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, wisatawan, dan masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, pelaku usaha memiliki ruang untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, serta menjajaki peluang kerja sama dan pemasaran.
Destry mengapresiasi sinergi BI Kepri dan pemerintah daerah, termasuk dalam menjaga inflasi serta mendorong pengembangan ekonomi daerah.
“Saya apresiasi BI Kepri terus bersinergi menjaga inflasi. Semoga kolaborasi ini makin erat. Dengan Bismillah, saya buka Gebyar Melayu Pesisir 2026,” katanya.
Dengan melibatkan UMKM dari tujuh kabupaten/kota, GMP 2026 mempertemukan kekayaan budaya Melayu dengan inovasi produk, digitalisasi pembayaran, pembiayaan, dan peluang akses pasar.
Upaya tersebut diarahkan agar warisan Melayu tidak hanya bertahan sebagai identitas budaya, tetapi juga berkembang menjadi produk kreatif yang menghasilkan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan memperkuat daya saing UMKM Kepri.
Baca juga:BI Kepri Sebut Gebyar Melayu Pesisir 2025, Dorong UMKM Kuasai Pasar Ekspor
Editor:Zalfirega
