MATAPEDIA6.com, BATAM— Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Program ini hadir menjawab tantangan inflasi pangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem hingga karakter komoditas yang musiman.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menegaskan, pendekatan GPIPS tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat pasokan pangan secara struktural dan berkelanjutan.
“Kolaborasi erat pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha hingga wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
BI terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi intensif bersama pemerintah daerah.
Baca juga:RSBP Batam Bangun Budaya Bersih Lewat Aksi Gotong Royong Pegawai
Data menunjukkan inflasi nasional sepanjang 2025 tercatat 2,92 persen (year-on-year), masih dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak.
Kondisi ini mendorong perlunya penguatan pengendalian inflasi agar tetap berada dalam rentang 3,0–5,0 persen sesuai arahan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Dalam forum tersebut, BI menekankan tiga strategi utama. Pertama, meningkatkan produksi pangan khususnya hortikultura melalui pemanfaatan bibit tahan cuaca, teknologi adaptif, dan pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwilayah.
Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antardaerah dengan efisiensi logistik serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) bersama BUMN logistik. Ketiga, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD sebagai offtaker.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyoroti pentingnya inovasi digital dalam menopang ketahanan pangan. Melalui platform SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), pemerintah provinsi membangun ekosistem pangan yang tangguh.
Sumatera Selatan juga meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan tiga pembaruan utama, yakni penguatan sisi hulu untuk menjamin pasokan, pengendalian inflasi pangan yang lebih komprehensif, serta peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis.
Fokus jangka pendek diarahkan pada stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), penguatan distribusi regional, serta manajemen risiko inflasi.
Selain itu, peserta juga mendorong adaptasi produksi berbasis iklim dan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana melalui sinergi lintas satuan tugas.
Rangkaian kegiatan turut menghadirkan temuwicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, hingga pemberangkatan truk komoditas antardaerah.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah menargetkan sinergi lebih kuat dalam mitigasi risiko cuaca ekstrem, peningkatan efisiensi logistik, serta penguatan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor:Zalfirega
