MATAPEDIA6.com, BATAM– BP Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan Komisi VI DPR RI terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.
Sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung turun ke lapangan untuk meninjau 11 titik rawan banjir yang tersebar di sejumlah wilayah.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, memimpin peninjauan bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur Wulung Wardhana dan jajaran. Dalam kegiatan itu, BP Batam juga melibatkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Metra Dinata serta para camat guna menyamakan langkah penanganan.
Sebanyak 11 lokasi menjadi fokus peninjauan, di antaranya kawasan Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang dalam beberapa waktu terakhir kerap tergenang saat hujan deras.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas sorotan Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan dalam RDP sehari sebelumnya.
Sturman menilai peningkatan kapasitas drainase menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan di Batam.
Baca juga:Relawan dan Pekerja Dapur MBG Batam Deklarasikan Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Mouris mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan penting untuk memetakan persoalan secara akurat sebelum menentukan solusi teknis di setiap lokasi.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” kata Mouris.
Menurutnya, langkah cepat tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Keduanya meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti setiap masukan masyarakat maupun legislatif dengan langkah konkret.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” ujarnya.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut, BP Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing titik.
Rencana itu mencakup normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna mendukung infrastruktur Batam yang lebih andal dan berkelanjutan.
Baca juga:MaxOne Batam Hotel Bidik Pasar Kuliner dan Small Meeting
Editor:Miezon
