MATAPEDIA6.com, BATAM — APBD Kota Batam 2027 diproyeksikan menembus Rp4,859 triliun setelah DPRD Kota Batam dan Pemko Batam menyepakati KUA/PPAS dalam rapat paripurna, Sabtu (15/8/2026).
Angka itu naik setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengerek target pendapatan dan belanja dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kesepakatan tersebut sekaligus menandai arah fiskal Batam pada 2027.
Pemerintah daerah didorong mengandalkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sembari mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pelayanan dasar dan infrastruktur publik.
Juru bicara Banggar DPRD Batam, Muhammad Fadhli SE MM, menyebut pendapatan daerah 2027 diproyeksikan Rp4,743 triliun. Angka itu naik sekitar Rp195,46 miliar dari rancangan awal Rp4,548 triliun.
Baca juga:Komisi I DPRD Batam Kawal Sertifikat 82 Rumah Warga Tembesi Raya, Ditargetkan Rampung 3 Bulan
Kenaikan terbesar berasal dari PAD. Semula dipatok Rp2,833 triliun, target tersebut naik menjadi Rp3,021 triliun atau bertambah sekitar Rp187,37 miliar.
Dengan komposisi itu, PAD menyumbang 63,69 persen pendapatan daerah, sedangkan pendapatan transfer berada di angka 36,31 persen.
Banggar menilai komposisi tersebut memperlihatkan semakin kuatnya kemandirian fiskal Batam.
“Ini artinya tingkat kemandirian keuangan pada APBD Tahun 2027 Kota Batam sangat mandiri,” kata Fadhli.
Tambahan PAD ditopang sejumlah sektor. Target pajak daerah naik Rp140 miliar, retribusi daerah Rp40,242 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp1 miliar, pembiayaan daerah Rp16 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp6,13 miliar.
Belanja Naik, Infrastruktur dan Layanan Dasar Jadi Fokus
Kenaikan pendapatan ikut memperbesar ruang belanja. Rencana belanja daerah 2027 yang semula Rp4,648 triliun meningkat menjadi Rp4,859 triliun atau bertambah sekitar Rp211,46 miliar.
Banggar mengarahkan tambahan anggaran ke sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, jalan, penanganan banjir, permukiman, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja masuk dalam prioritas.
Anggaran juga diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, penyusunan DED RSUD, penguatan fasilitas RSUD dan puskesmas, pembangunan jalan lingkar, pelatihan pekerja dan pencari kerja, ekonomi kreatif, serta penanganan banjir.
Sejumlah kebutuhan pelayanan publik lain turut mendapat perhatian, seperti pembangunan data kependudukan terintegrasi, bus sekolah, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
Banggar juga memasukkan dukungan untuk olahraga, nelayan, kebudayaan, pariwisata, subsidi sembako, penataan Lapangan Engku Putri, beasiswa mahasiswa, hibah rumah ibadah, UMKM hingga sarana aparatur.
Dari sisi mandatory spending, anggaran pendidikan mencapai Rp1,339 triliun atau 27,57 persen. Infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sekitar Rp1,872 triliun atau 38,53 persen, sementara belanja pegawai mencapai Rp1,692 triliun atau 34,83 persen.
Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya juga naik dari Rp100 miliar menjadi Rp116 miliar.
Dengan seluruh penyesuaian tersebut, postur APBD Batam 2027 disepakati sebesar Rp4.859.801.102.200 dan dinyatakan berimbang.
Perubahan APBD 2026 Bertambah Rp49,45 Miliar
DPRD dan Pemko Batam juga menyepakati Perubahan KUA/PPAS APBD 2026. Setelah pembahasan Banggar, pendapatan daerah meningkat dari Rp4,255 triliun menjadi Rp4,304 triliun atau bertambah Rp49,45 miliar.
PAD naik dari Rp2,706 triliun menjadi Rp2,765 triliun. Tambahan tersebut antara lain berasal dari pajak daerah sebesar Rp27 miliar dan retribusi daerah sekitar Rp30,46 miliar.
Sebaliknya, pendapatan transfer turun sekitar Rp9,68 miliar, dari Rp1,548 triliun menjadi Rp1,538 triliun.
Pada sisi belanja, anggaran berubah dari Rp4,508 triliun menjadi Rp4,557 triliun. Pembiayaan daerah tetap berada di angka Rp272,481 miliar.
Untuk belanja wajib, fungsi pendidikan mendapat alokasi Rp1,330 triliun atau 29,20 persen. Infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,573 triliun atau 34,53 persen, sedangkan belanja pegawai sebesar Rp1,661 triliun atau 36,5 persen.
DPRD Ketuk Palu, Pemko Siapkan RAPBD
Setelah laporan Banggar disampaikan, Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin meminta persetujuan anggota dewan.
“Apakah laporan Badan Anggaran tersebut dapat disetujui?” tanya Kamaluddin.
Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju. Palu kemudian diketukkan sebagai tanda persetujuan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama pimpinan DPRD selanjutnya menandatangani Nota Kesepakatan KUA/PPAS APBD 2027 serta Perubahan KUA/PPAS APBD 2026.
Kamaluddin mengatakan dokumen tersebut menjadi pedoman bagi Pemko Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk RAPBD 2027 serta RAPBD Perubahan 2026.
Dengan kesepakatan itu, arah fiskal Batam untuk dua tahun anggaran mulai mengerucut: memperbesar kemampuan pendapatan daerah sekaligus mengarahkan belanja ke pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
Baca juga:Bareskrim Gerebek Kasino di Batam, 197 Orang dan Rp7,79 Miliar Diamankan
Editor: Zalfirega
