MATAPEDIA6.com, BATAM– Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan tidak membutuhkan media yang hanya menyajikan pemberitaan positif.
Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus bahan evaluasi pemerintah.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan pemerintah justru membutuhkan media yang kritis dan profesional.
Namun, ia mengingatkan kritik harus lahir dari proses jurnalistik yang kuat, mulai dari verifikasi, konfirmasi, penggunaan data hingga keberimbangan.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” kata Ariastuty, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, kritik yang dibangun melalui proses jurnalistik yang baik dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga:BP Batam dan Pemko Tuntaskan 29 Titik Banjir, Li Claudia Chandra Evaluasi Langsung Drainase Kota
Pesan tersebut sejalan dengan langkah Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang mendorong komunikasi lebih terbuka dengan pemimpin redaksi dan insan pers di Batam.
Ariastuty menyebut upaya membangun silaturahmi dengan media bukan untuk mengatur pemberitaan atau membatasi kritik.
Sebaliknya, BP Batam ingin membuka ruang dialog agar pemerintah dan media dapat saling menyampaikan informasi serta memahami persoalan dari sudut pandang masing-masing.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ujarnya.
Ia menilai hubungan pemerintah dan media tidak seharusnya hanya terbangun ketika muncul persoalan. Komunikasi perlu berlangsung sejak awal agar media memperoleh informasi yang utuh, sementara pemerintah dapat mengetahui persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” kata Tuty.
Karena itu, Ariastuty juga meminta media tidak ragu melakukan konfirmasi ketika menemukan informasi yang belum lengkap atau membutuhkan penjelasan dari BP Batam.
Menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan akses informasi yang memadai bagi media. Di sisi lain, media memiliki peran penting menyampaikan informasi secara akurat kepada publik.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujarnya.
Ariastuty menegaskan kemitraan dengan media tidak berarti BP Batam mengharapkan pemberitaan yang selalu menguntungkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi yang lebih terbuka antara BP Batam dan media dapat membangun ekosistem pers yang sehat.
Pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, media menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, dan masyarakat memperoleh informasi yang lengkap serta berimbang.
Baca juga:Progres Peningkatan Jalan Gajah Mada Batam Capai 39,19 Persen, BP Batam Dorong Percepatan
Editor:Zalfirega
