MATAPEDIA6.com, BATAM – DPRD Kota Batam mempercepat pembahasan revisi aturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD.
Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pembahasan pada sinkronisasi regulasi agar aturan baru selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Pansus pada Jumat (6/11/2026), dipimpin Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, S.T., M.M. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, yakni Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pdi., Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.
Untuk memperdalam substansi Ranperda, Pansus melibatkan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Zulkarnain, S.Sos.
Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut bertujuan memperkuat pembahasan, terutama menyangkut aspek teknis pengelolaan dan penganggaran keuangan DPRD.
Muhammad Syafe’i mengatakan, Pansus perlu memastikan setiap materi dalam Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, timnya mencocokkan substansi regulasi dengan ketentuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwako).
Menurut Syafe’i, penyesuaian aturan menjadi salah satu alasan penting revisi Ranperda tersebut. Perubahan regulasi di tingkat lebih tinggi harus menjadi acuan agar Perda yang nantinya ditetapkan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Baca juga:Pertamina Gandeng Polda Sumbar Perketat Pengawasan BBM Subsidi Usai 28 Kasus Terungkap
Selain membedah materi regulasi, Pansus juga menyiapkan agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait.
Langkah ini diharapkan membuka ruang untuk memperoleh referensi dan masukan tambahan sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya.
Melalui pembahasan tersebut, Pansus menargetkan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam tersusun secara komprehensif.
Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai ketentuan hukum, tetapi juga memberikan kepastian dalam pengaturan hak keuangan dan administratif unsur pimpinan maupun anggota DPRD.
Baca juga:HUT DPRD Batam ke-26, Amsakar Klaim Hubungan Legislatif-Eksekutif Paling Solid
Editor:Redaksi
