MATAPEDIA6.com, BATAM — Hubungan politik antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam menjadi sorotan dalam peringatan HUT ke-26 DPRD Kota Batam, Sabtu (31/10/2026).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai soliditas legislatif dan eksekutif pada periode ini menjadi salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Amsakar menyampaikan apresiasi tersebut di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.
Menurut Amsakar, hubungan antara DPRD, Pemko Batam, dan Forkopimda selama ini menunjukkan kolaborasi yang kuat. Ia bahkan menilai DPRD periode sekarang memiliki soliditas yang baik dalam membangun komunikasi antarlembaga.
“Saya dapat katakan bahwa dalam hal sinergi dan kolaborasi, DPRD periode ini paling solid dalam menjaga hubungan dengan Pemko dan Forkopimda,” ungkap Amsakar.
Ia juga menegaskan bahwa kritik dari anggota DPRD terhadap dirinya maupun jajaran pemerintah daerah merupakan bagian yang wajar dalam sistem pemerintahan. Sebab, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja eksekutif.
Amsakar mencontohkan kritik terkait keterlambatannya menghadiri rapat paripurna.
Baca juga:DPRD Batam Sepakati 11 Ranperda untuk 2027, Drainase Terintegrasi Masuk Prioritas
Menurut dia, perbedaan pandangan dan kritik tidak seharusnya mengganggu hubungan kelembagaan selama kedua pihak tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Jadi, meskipun ada kritik seperti saya terlambat hadir paripurna, itu sangat wajar. Namun, secara substansi sinergi dan kolaborasi kita sangat solid. Pembahasan anggaran selalu tepat waktu, dan dalam waktu singkat sejumlah Perda berhasil dibahas dan disahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menegaskan bahwa peringatan HUT ke-26 tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi perjalanan lembaga legislatif dalam menjalankan mandat masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa DPRD merupakan lembaga pengambilan keputusan dengan prinsip kolektif kolegial. Karena itu, setiap keputusan harus melalui pembahasan dan persetujuan bersama, bukan berdasarkan kehendak perorangan.
“DPRD ini lembaga yang dalam mengambil keputusan adalah kolektif kolegial, artinya harus diputuskan bersama. Jadi, mungkin rekan-rekan semua, kursi Dewan yang susah payah diraih itu dijaga dan jangan sering ditinggalkan,” kata Kamaluddin sembari tersenyum.
Kamaluddin juga menegaskan komitmen DPRD Batam dalam menjalankan tiga fungsi utama kelembagaan, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Menurutnya, ketiga fungsi tersebut harus berjalan seimbang melalui komunikasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, serta keterlibatan masyarakat.
“Tentu dengan berkolaborasi bersama pihak terkait dan melibatkan masyarakat, fungsi dapat dilaksanakan dengan baik dalam memajukan Kota Batam,” tegasnya.
Ia turut mengapresiasi kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan unsur Forkopimda dalam peringatan tersebut. Kamaluddin berharap hubungan antarlembaga terus terjaga untuk mendukung agenda pembangunan Kota Batam.
Peringatan HUT ke-26 DPRD Batam juga diisi sejumlah perlombaan yang melibatkan fraksi dan berbagai instansi.
Dalam lomba nasi besar, Fraksi PDI Perjuangan meraih juara pertama, disusul Fraksi PKB di posisi kedua dan Fraksi Hanura-PSI-PKN sebagai juara ketiga.
Sementara itu, turnamen
antarinstansi dimenangkan BP Batam. Tim Pemko Batam menempati posisi kedua, sedangkan Tim Marinir 10 meraih posisi ketiga.
Untuk lomba Domino Orado, Tim Satpol PP keluar sebagai juara pertama, disusul Tim Kodaeral IV Batam dan Tim Diskominfo.
Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda mengatakan, perlombaan tersebut digelar agar perayaan hari jadi DPRD melibatkan lebih banyak pihak dan memperkuat kebersamaan antarlembaga.
Panitia juga membagikan berbagai hadiah doorprize. Dua unit sepeda motor menjadi hadiah utama yang diserahkan langsung oleh Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.
Melalui momentum HUT ke-26 ini, DPRD Kota Batam berharap hubungan legislatif, eksekutif, dan Forkopimda semakin solid.
Namun, di tengah semangat kolaborasi tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dari tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat.
Baca juga:Telkom Raup Rp113,5 Triliun hingga September 2026, Empat Segmen Bisnis Tumbuh
Editor:Zalfirega
