MATAPEDIA6.com, PALEMBANG — Kekayaan mineral dan komoditas Indonesia menyimpan peluang ekonomi besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan sistem perdagangan yang transparan agar hasil pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan nilai jual, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Salah satu upaya yang disiapkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada Januari 2027.
Bursa ini diharapkan memperkuat mekanisme pembentukan harga, meningkatkan transparansi transaksi, sekaligus memperkuat posisi komoditas Indonesia dalam perdagangan.
Persiapan tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, dalam kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan sekitar 500 mahasiswa dan masyarakat umum, Sarjito menekankan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan komoditas mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito.
Menurut Sarjito, Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Namun, pengembangan komoditas tersebut membutuhkan dukungan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang mampu menciptakan nilai tambah.
Dari sisi bisnis, keberadaan bursa komoditas juga berkaitan dengan pembentukan harga yang transparan dan kredibel. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat harga acuan komoditas Indonesia sehingga pelaku usaha memiliki referensi perdagangan yang lebih jelas.
Baca juga:PLN Batam Pastikan Hak Kompensasi Pelanggan Terpenuhi, Terus Evaluasi Mutu Pelayanan
OJK juga menilai transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan penting untuk mengurangi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar.
OJK Ambil Alih Pengawasan Bursa Komoditas Mulai 2027
Pengoperasian BMKS menjadi bagian dari mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.
OJK juga menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Melalui dua aturan tersebut, peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
OJK menyiapkan kerangka pengawasan yang mencakup tata kelola perdagangan, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa.
Kepastian aturan dan pengawasan tersebut diharapkan mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Literasi Keuangan Digital Jadi Perhatian OJK
Selain perdagangan komoditas, OJK turut menyoroti perkembangan industri keuangan digital yang membuka peluang baru bagi masyarakat, termasuk generasi muda.
Dalam kegiatan OJK Mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengajak mahasiswa memahami peluang sekaligus risiko inovasi keuangan digital.
Menurut Adi, perkembangan industri tersebut tidak hanya berkaitan dengan aset kripto. Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), big data, blockchain, dan distributed ledger juga berpotensi meningkatkan efisiensi layanan serta memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan.
Namun, kemudahan layanan digital perlu diimbangi kemampuan masyarakat mengenali risiko. Adi mengingatkan pentingnya melakukan riset mandiri dan memeriksa legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital maupun mengambil keputusan investasi.
“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar,” kata Adi.
Rektor UIN Mataram, Masnun Tahir, menilai pemahaman keuangan digital menjadi bekal penting bagi mahasiswa. Perkembangan layanan pembayaran, investasi digital, kecerdasan artifisial, hingga blockchain menuntut generasi muda menggunakan teknologi secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.
Apresiasi juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan, Yusron Hadi, yang mewakili Gubernur NTB. Ia menilai kolaborasi OJK dan UIN Mataram dapat memperluas edukasi keuangan sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan ekonomi digital.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 1.000 mahasiswa dan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Mataram.
Melalui program OJK Mengajar yang menjadi bagian dari rangkaian HUT OJK ke-15, OJK berupaya memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk peluang bisnis, risiko investasi, dan pentingnya perlindungan konsumen.
Baca juga:PLN Batam Pastikan Hak Kompensasi Pelanggan Terpenuhi, Terus Evaluasi Mutu Pelayanan
Editor:Zalfirega
