MATAPEDIA6.com, BATAM— Pemerintah Kota Batam menegaskan APBD 2027 tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran. Setiap rupiah belanja daerah harus menghasilkan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat, mulai dari infrastruktur, penanganan banjir dan sampah, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengatakan kualitas APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap. Pemerintah harus memastikan belanja daerah menghasilkan output dan outcome yang jelas bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegas Amsakar.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin utama jawaban Pemko Batam atas berbagai catatan fraksi DPRD. Pemerintah mengarahkan APBD 2027 untuk menjawab sejumlah persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Infrastruktur dan Banjir Jadi Prioritas
Amsakar mengatakan Pemko Batam akan mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, baik di wilayah mainland maupun hinterland.
Pemerintah mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, aspek keselamatan, kemampuan fiskal hingga kebutuhan pemeliharaan sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Sejumlah program yang masuk arah kebijakan 2027 antara lain peningkatan ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru serta pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas.
Sementara untuk persoalan banjir, Pemko Batam menyiapkan penanganan yang lebih terpadu. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan drainase, tetapi juga menyiapkan normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, sistem pompa, pengendalian kawasan rawan banjir serta penataan ruang.
Baca juga:DPRD Dukung Kerja Sama Tanah Datar-Batam, Pasokan Pangan Jadi Fokus
“Penanganan banjir diarahkan melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi dan pengendalian sedimentasi serta sampah, perhatian terhadap daerah resapan, sistem pompa, pengendalian kawasan rawan banjir, tata ruang, dan koordinasi lintas kewenangan,” kata Amsakar.
Persoalan sampah juga masuk dalam agenda pembangunan. Pemko Batam akan memperkuat pengelolaan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, TPS 3R hingga pengelolaan akhir.
Pemerintah juga mengarahkan pembangunan lanjutan landfill TPA, pengembangan TPS 3R serta penguatan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Didorong
Di sektor pendidikan, Pemko Batam menargetkan pemerataan akses berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas.
Program yang disiapkan mencakup bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, penyediaan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk mahasiswa hinterland, pembangunan ruang kelas baru serta pengadaan mebel dan peralatan pendidikan.
Pemerintah juga menyiapkan peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat kualitas pembelajaran.
Sementara di bidang kesehatan, Pemko Batam mempertahankan fokus pada Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Fokus perhatian diarahkan pada pemenuhan target UHC serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Embung Fatimah,” ujar Amsakar.
Selain fasilitas, pemerintah juga menyoroti ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, kecepatan pelayanan, layanan rujukan serta pemerataan akses kesehatan.
Targetkan Ekonomi Bergerak dan Tenaga Kerja Lokal Terserap
Dari sisi ekonomi, APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat UMKM dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemko Batam menyiapkan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas usaha mikro dan kecil, pemberdayaan industri serta pembinaan dan fasilitasi perizinan bagi UMKM.
Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan BP Batam dan dunia usaha untuk mendorong investasi sekaligus memperbesar dampaknya terhadap masyarakat.
Amsakar mengatakan kepastian investasi, kemudahan perizinan, pelayanan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama dengan penciptaan lapangan kerja serta penguatan UMKM.
“Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dalam memperkuat kepastian investasi, kemudahan perizinan, pelayanan, infrastruktur, dan pengembangan industri agar memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan, kemitraan UMKM, transfer pengetahuan dan keterampilan, serta penguatan ekonomi lokal,” katanya.
Dalam jawaban kepada Fraksi Hanura-PSI-PKN, Amsakar juga menyebut Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO.
Kesepakatan tersebut menargetkan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Perlindungan Sosial Masuk Arah Belanja
Pemko Batam juga mempertahankan sejumlah program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.
Program tersebut meliputi subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial untuk lansia, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, pendampingan usaha perikanan dan pertanian serta dukungan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Amsakar meminta seluruh program tersebut menggunakan basis data yang jelas. Pemerintah akan memperkuat verifikasi, kriteria penerima, pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bantuan benar-benar memberikan manfaat.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga ruang fiskal agar belanja operasional tidak menggerus anggaran pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pemerataan pembangunan, kata Amsakar, juga harus menjangkau wilayah hinterland melalui penguatan infrastruktur dasar, transportasi publik, konektivitas dan akses pelayanan pemerintah.
DPRD Lanjutkan Pembahasan Bersama Banggar
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan pemerintah mendapat kesempatan memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan dan catatan fraksi.
“Sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Perda APBD, setelah pemandangan fraksi-fraksi, maka hari ini kita akan mendengarkan jawaban dan tanggapan Wali Kota Batam atas pemandangan umum berkenaan,” kata Kamaluddin.
Paripurna dipimpin Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda
Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir langsung bersama jajaran Pemerintah Kota Batam. Hadir pula perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam serta sejumlah pejabat Pemko Batam.
Setelah menyampaikan jawaban, Amsakar menyerahkan dokumen tertulis kepada pimpinan DPRD.
Kamaluddin kemudian menjelaskan bahwa jawaban pemerintah akan menjadi bahan pembahasan tahap berikutnya. DPRD Kota Batam selanjutnya membahas Ranperda APBD 2027 melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan akan mendalami angka, rincian kegiatan dan berbagai penyesuaian teknis sebelum Ranperda APBD 2027 memasuki tahapan selanjutnya.
Amsakar berharap proses pembahasan berjalan terbuka dan tepat waktu sehingga APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat target pembangunan Batam.
“Kami berharap proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, efektif, dan tepat waktu, sehingga menghasilkan APBD yang realistis, taat ketentuan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam sebagaimana telah diarahkan dalam KUA Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Baca juga:DPRD Batam Sahkan Perubahan APBD 2026, Anggaran Naik Rp294 Miliar
Editor:Zalfirega
