MATAPEDIA6.com, BATAM — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mulai mempercepat transformasi transportasi umum untuk mencegah kota industri itu terjebak kemacetan seperti Jakarta.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam, Bambang Sucipto, mengatakan pemerintah harus melakukan intervensi sejak sekarang. Berdasarkan kajian teknis Dishub, Batam berpotensi menghadapi kemacetan serius dalam lima tahun jika masyarakat terus bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kalau Batam dibiarkan tanpa intervensi angkutan umum dari pemerintah, dalam kurun waktu lima tahun ke depan kondisi lalu lintas bisa seperti Jakarta,” ujarnya kepada wartawan di bilangan Batam Center, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, karakteristik Batam yang cenderung menampung kendaraan tanpa diimbangi kemampuan mengeluarkan kendaraan dari jaringan jalan membuat pertumbuhan kendaraan pribadi menjadi persoalan serius.
Karena itu, Dishub memilih memperkuat transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal juga menegaskan arah kebijakan transportasi perkotaan Batam. Bambang menyebut regulasi tersebut efektif berlaku sejak 2 Juli 2026.
“Dari Perda ini Batam telah menentukan pilihannya terkait penyediaan angkutan transportasi perkotaan, yaitu LRT, MRT, dan BRT. Untuk saat ini yang efektif adalah BRT atau bus rapid transit,” katanya.
Dishub menyiapkan grand design dengan 10 koridor utama. Salah satunya Koridor 10 yang menghubungkan Tembesi-Galang untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Rempang Eco-City dan Pelabuhan Sei Jantung.
Dishub juga menyiapkan 10 rute feeder agar layanan bus utama tidak berhenti di koridor besar. Empat rute akan menjadi tahap awal, yakni Dapur 12-Fanindo, Dapur 12-Pasar Melayu, Ciptaken-Tiban Center melalui Tiban Mantaru, serta Sagulung-Patam Lestari-SPBU Tiban 3.
Rute feeder berikutnya akan menyasar kawasan Batu Ampar, Nongsa, Piayu hingga Batu Aji.
Dishub mulai memberi ruang lebih besar bagi Trans Batam di jalan raya. Pada ruas dengan lima lajur, pemerintah menyiapkan lajur paling kiri sebagai jalur prioritas bus dengan marka berwarna merah.
Baca juga:Abu Vulkanik Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Lion Group Batalkan Sejumlah Rute hingga Sore
Bambang mengatakan penataan itu dilakukan bertahap dan konsisten. Dishub juga telah mengusulkan integrasi sistem BRT dengan kawasan permukiman melalui APBD 2027.
Konsep tersebut bertujuan membuat perjalanan warga lebih sederhana: dari rumah menuju halte, menggunakan feeder atau berjalan kaki, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Trans Batam.
Dishub juga melihat perubahan perilaku warga mulai terjadi. Sekitar 20-25 persen penumpang Trans Batam berasal dari kalangan pelajar.
Di sejumlah koridor padat, seperti Sekupang-Batam Centre dan Tanjung Uncang-Batam Centre, warga mulai memilih meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan bus.
Fenomena park and ride juga mulai muncul. Warga memarkirkan kendaraan di sekitar halte lalu meneruskan perjalanan menggunakan Trans Batam untuk menghindari kemacetan dan kesulitan mencari parkir di pusat kota.
“Daripada macet naik motor dan pusing cari lokasi parkir di pusat kota, mereka memilih memarkirkan kendaraannya di halte kami, lalu melanjutkan perjalanan dengan Trans Batam,” kata Bambang.
Transformasi ini tidak hanya menyangkut bus baru. Dishub juga perlu menata keberadaan angkutan umum lokal yang selama ini melayani warga Batam.
Bambang mengatakan operasional Trans Batam secara bertahap akan menyediakan angkutan umum yang layak dengan jam layanan sekitar pukul 05.00 hingga 19.00 WIB.
Sementara itu, angkutan lokal seperti Bimbar masih diperlukan untuk menjangkau kebutuhan perjalanan yang belum tercover layanan Trans Batam.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam dari Fraksi PKS, Suryanto, meminta Dishub tidak meninggalkan pengusaha dan pengemudi angkutan lokal dalam proses tersebut.
Menurutnya, Perda sudah memberikan ruang bagi angkutan yang selama ini beroperasi untuk masuk dalam sistem feeder.
“Sejak awal pembentukan Perda, kami memberikan atensi agar dalam penyediaan feeder, angkutan-angkutan sebelumnya wajib dilibatkan,” ujar Suryanto.
DPRD Batam akan mengevaluasi perkembangan layanan BRT setiap tiga bulan. Evaluasi itu mencakup progres program, pelaksanaan di lapangan, hingga persoalan baru yang muncul.
Suryanto menilai keberhasilan transportasi massal tidak cukup diukur dari jumlah armada. Pemerintah juga harus membangun ekosistem yang membuat warga nyaman meninggalkan kendaraan pribadi.
Dishub perlu berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain untuk memperbaiki trotoar, akses menuju halte, serta menyediakan pohon dan peneduh.
“Masalahnya bukan cuma pada ketersediaan bus, tetapi kita juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan fasilitas bagi pejalan kaki,” katanya.
Bambang menilai ukuran kota maju juga mulai bergeser. Kemajuan tidak semata dilihat dari tingginya kepemilikan kendaraan pribadi, tetapi dari semakin banyaknya warga yang menggunakan transportasi umum.
Dari sisi penggunaan ruang jalan, satu bus dapat membawa hingga 40 penumpang dalam sekali perjalanan. Kondisi itu jauh lebih efisien dibandingkan puluhan kendaraan pribadi yang masing-masing hanya membawa satu atau dua orang.
Dishub bahkan mengaitkan transportasi umum dengan gaya hidup sehat. Warga yang berjalan kaki sekitar 100-200 meter dari rumah menuju halte bisa menambah aktivitas fisik harian.
Bagi Batam, target akhirnya bukan sekadar menambah koridor atau armada. Pemerintah ingin membuat transportasi umum menjadi pilihan pertama warga sebelum pertumbuhan kendaraan pribadi membuat jalan-jalan kota semakin sulit bergerak.
Baca juga:BP Batam Tawarkan Proyek Sampah Jadi Energi ke Perusahaan Jepang
Editor:Zalfirega
