MATAPEDIA6.com, BATAM – DPRD Kota Batam mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Batam sepanjang 2025, namun langsung menyoroti pekerjaan rumah di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum tuntas.
Apresiasi sekaligus kritik itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Rabu (6/5/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin dan dihadiri 37 dari 50 anggota dewan. Forum ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun 2025.
Perwakilan panitia khusus, H. Arlon Veristo, menegaskan LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan alat ukur untuk mengoreksi dan mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“LKPJ menjadi cermin sekaligus pijakan untuk pembenahan berkelanjutan,” katanya dikutip dalam laman Sekwan Batam.
Dari sisi makro, DPRD mencatat tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 mencapai 6,78 persen—melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88 persen dan nasional 5,11 persen. Angka ini menunjukkan daya tahan ekonomi Batam tetap kuat, ditopang sektor manufaktur dan investasi di tengah tekanan global.
Indikator sosial ikut membaik. Angka kemiskinan turun menjadi 3,81 persen dari 4,85 persen pada 2024. Tingkat pengangguran berada di 7,57 persen, masih dipengaruhi derasnya arus urbanisasi. Sementara indeks gini di angka 0,375, masuk kategori sedang dengan tren membaik.
Baca juga;Pagar DPRD Batam Rp 2,3 Miliar: Akan Dibangun 228 Meter, Proyek Masih Tahap Awal
Sejumlah program prioritas juga mulai terasa di masyarakat. DPRD mencatat peningkatan layanan air bersih, penanganan banjir, hingga program pengobatan gratis.
Selain itu, kebijakan pinjaman modal tanpa bunga bagi UMKM, pembagian seragam sekolah gratis, bantuan lansia, dan pelatihan tenaga kerja dinilai sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan.
Namun, DPRD tidak menutup mata terhadap persoalan mendasar. Di sektor pendidikan, kekurangan guru masih menjadi masalah serius. Pada 2025, kekurangan mencapai 1.508 orang dan pada 2026 masih tersisa 802 tenaga pendidik untuk jenjang dasar dan menengah.
Kondisi ini dinilai menghambat kualitas layanan pendidikan, apalagi di tengah keterbatasan akibat moratorium pengadaan dan pengangkatan pegawai.
Di sektor kesehatan, program pengobatan gratis bagi pemegang KTP Batam belum berjalan optimal. DPRD menemukan kendala teknis di lapangan, mulai dari pemahaman petugas hingga koordinasi dengan rumah sakit swasta.
DPRD mendesak Pemko Batam memperkuat sosialisasi dan memastikan implementasi program berjalan efektif di tingkat pelayanan.
Sorotan juga mengarah pada program pinjaman modal UMKM. DPRD menilai syarat agunan dengan batas jarak maksimal 10 kilometer justru membatasi akses pelaku usaha, terutama di wilayah hinterland. Aturan ini diminta untuk segera dievaluasi agar program benar-benar inklusif.
Secara keseluruhan, DPRD menilai kinerja Pemko Batam berada di jalur positif. Namun, dewan menegaskan percepatan perbaikan dan inovasi harus terus dilakukan agar manfaat pembangunan dirasakan merata.
“Jangan berhenti di capaian. Perbaikan harus dipercepat agar hasilnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” tegas DPRD.
Baca juga:Pagar DPRD Batam Rp 2,3 Miliar: Akan Dibangun 228 Meter, Proyek Masih Tahap Awal
Editor:Miezon
