MATAPEDIA6.com, BATAM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPRD Batam memperketat pengawasan terhadap anggaran daerah tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun guna mencegah potensi kebocoran dan praktik korupsi sejak tahap perencanaan.
Permintaan itu disampaikan dalam kegiatan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Batam, Selasa (7/4/2026), yang dihadiri Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, jajaran pimpinan, serta seluruh anggota dewan. Sekretaris DPRD Batam Ridwan Apandi turut mendampingi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, menegaskan DPRD harus mempertajam fungsi pengawasan, terutama pada belanja daerah bernilai besar.
“Tahun 2026, anggaran belanja Pemko Batam sekitar Rp1,4 triliun. DPRD harus mengawasi secara serius. Jangan sampai fungsi pengawasan tumpul,” tegas Agung.
Ia meminta DPRD tidak ragu berkoordinasi dengan KPK jika menemukan kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Baca juga:KPK Soroti Kerawanan Korupsi di Batam, Pemko Diminta Perkuat Integritas dan Tata Kelola
“Kalau tidak sanggup, silakan berkoordinasi dengan KPK. Jangan sampai celah dimanfaatkan,” ujarnya.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi, terutama pada skema pengadaan langsung dan e-purchasing. Nilai pengadaan langsung tercatat sekitar Rp237 miliar, sementara e-purchasing mencapai Rp774 miliar.
Agung menjelaskan, kedua skema tersebut kerap menjadi celah praktik korupsi jika tidak diawasi secara ketat. Ia menekankan pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan.
“Korupsi sebenarnya bisa dideteksi sejak awal. Kalau dicegah dan dimitigasi sejak perencanaan, praktiknya bisa gugur sebelum terjadi,” katanya.
Ia juga menyoroti masih munculnya kasus korupsi akibat lemahnya pengawasan sejak awal siklus anggaran.
Dalam kesempatan itu, KPK mendorong DPRD tidak bersikap pasif, terutama pada tahapan penting dalam proses penganggaran. Pengawasan yang optimal dinilai tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau pengawasan berjalan baik, pendapatan daerah bisa optimal, belanja lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Agung.
Selain itu, ia menilai peningkatan kesejahteraan resmi, seperti tunjangan, dapat membantu mengurangi godaan praktik korupsi.
Agung menambahkan, Batam memiliki potensi besar sebagai pusat investasi dan logistik nasional. Karena itu, pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi kunci agar potensi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Batam ini daerah strategis. Kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi daerah yang maju dan sejahtera,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk lebih peka terhadap potensi kebocoran anggaran serta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“DPRD paling memahami kondisi daerah. Di mana kebocoran dan yang belum optimal, itu DPRD yang tahu. Tinggal dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Baca juga:Polisi Tangkap “Rayap Besi” di Batam, Sindikat Pencuri Kabel hingga Travo Dibongkar
Editor:Zalfirega
