MATAPEDIA6.com, BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengarahan sekaligus motivasi kepada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (DPRD) Batam dalam rapat yang digelar di ruang serbaguna DPRD Batam, Selasa (7/4/2026).
Kehadiran tim KPK disambut langsung Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, para pimpinan dewan lainnya, serta seluruh anggota DPRD. Turut hadir Sekretaris DPRD Ridwan Apandi beserta jajaran.
Dalam arahannya, perwakilan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menekankan pentingnya peran DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran belanja sekitar Rp1,4 triliun.
Nilai yang besar tersebut dinilai sangat rawan terhadap potensi penyimpangan jika tidak diawasi secara optimal.
“Kalau DPRD merasa pengawasannya sudah tidak tajam atau mulai tumpul, silakan berkoordinasi dengan KPK. Pengawasan itu tidak boleh lemah,” tegasnya.
Baca juga: KPK Soroti Kerawanan Korupsi di Batam, Pemko Diminta Perkuat Integritas dan Tata Kelola
Agung memaparkan, dari total anggaran tersebut, terdapat sejumlah titik rawan, terutama pada belanja pengadaan barang dan jasa.
Agung merinci, pengadaan langsung mencapai sekitar Rp237 miliar, sementara e-purchasing sekitar Rp774 miliar.
Menurutnya, praktik korupsi sejatinya bisa dideteksi sejak tahap perencanaan anggaran. Oleh karena itu, DPRD bersama pihak eksekutif diharapkan aktif melakukan mitigasi sejak awal, sebelum anggaran disahkan.
“Kalau di tahap perencanaan sudah kita cegah dengan baik, maka praktik korupsi itu tidak akan sempat ‘lahir’. Tapi kalau masih terjadi, jangan-jangan ada pembiaran atau fungsi pengawasan yang tidak berjalan optimal,” ujarnya.
Agung juga menyoroti kecenderungan lemahnya pengawasan di beberapa tahapan, yang justru memberi ruang bagi praktik penyimpangan. Padahal, fungsi pengawasan DPRD sangat krusial dalam memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Agung menegaskan pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja.
Baca juga: Reses DPRD Batam Digelar, Anggota Dewan Turun Jemput Aspirasi Warga
Hal ini pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan daerah, termasuk peningkatan tunjangan bagi anggota DPRD dan aparatur sipil negara.
“Kalau pendapatan daerah meningkat dan pengeluaran efisien, kesejahteraan juga ikut naik. Dengan begitu, godaan untuk melakukan korupsi bisa ditekan,” katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa Kota Batam memiliki potensi besar sebagai pusat investasi dan bisnis. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola dengan integritas agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Batam ini daerah yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita kelola bersama secara jujur dan transparan agar benar-benar membawa kemakmuran bagi masyarakat, bukan hanya untuk pemerintah dan DPRD,” kata Agung.
Penulis: Luci Editor: Zalfirega
