MATAPEDIA6.com, KUPANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTT, dan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) NTT di Kantor OJK NTT, Jumat (17/10/2025).
Dian menegaskan, sektor perbankan masih memiliki peluang besar untuk tumbuh di NTT seiring meningkatnya kinerja ekonomi daerah dan potensi sektor unggulan.
“NTT memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan terus menunjukkan tren positif. Ini menjadi momentum bagi industri perbankan untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berdaya saing,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).
Baca juga: OJK Tekankan Literasi dan Kepercayaan Publik Sebagai Benteng dari Penipuan Investasi
Industri perbankan di NTT mencatat pertumbuhan stabil. Hingga Agustus 2025, aset perbankan naik 4,04 persen, penyaluran kredit tumbuh 1,52 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 5,96 persen.
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) mencapai 120,37 persen mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan ekonomi daerah.
Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 4,10 persen masih dalam batas terkendali, dengan ruang perbaikan melalui peningkatan kualitas kredit dan penguatan manajemen risiko.
Sektor pariwisata juga tumbuh pesat. Selama 2024, wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat masing-masing 57,64 persen dan 53,78 persen.
Dengan 1.637 daya tarik wisata di 22 kabupaten/kota potensi wisata menjadi peluang besar bagi perbankan untuk memperluas pembiayaan UMKM di sekitar destinasi unggulan.
Pada triwulan II 2025, ekonomi NTT tumbuh 5,44 persen, menempati posisi ke-9 secara nasional.
Pertumbuhan terutama disumbang sektor pertanian (1,99 persen) perdagangan (1,62 persen) dan administrasi pemerintahan (0,71 persen).
Namun, meski pertanian merupakan sektor unggulan, porsi kredit ke sektor ini masih rendah — hanya 4,66 persen dengan pertumbuhan tahunan 1,05 persen.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. UMP NTT 2024 naik 2,96 persen menjadi Rp2.186.826, sementara Gini Rasio menurun menjadi 0,315 pada Maret 2025, lebih rendah dari rata-rata nasional 0,375.
Capaian ini memperkuat prospek peningkatan layanan perbankan dan pembiayaan konsumtif di daerah.
Dian juga menyoroti potensi besar ekonomi kelautan NTT. Provinsi ini menjadi penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi 15,20 persen terhadap produksi nasional.
Komoditas seperti garam, ikan kerapu, dan lobster pun memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat dikembangkan melalui dukungan perbankan.
Baca juga: OJK Tekankan Literasi dan Kepercayaan Publik Sebagai Benteng dari Penipuan Investasi
“Dengan optimalisasi peran intermediasi dan inovasi layanan keuangan, perbankan bisa menjadi motor penggerak utama dalam memajukan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” ujar Dian.
Dalam kunjungan kerjanya, Dian juga bertemu dengan Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu (15/10). Pertemuan membahas strategi memperluas akses dan literasi keuangan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan pembiayaan ke sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Selain itu, Dian memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana Kamis (16/10), dalam program ‘OJK Mengajar’ bertema “Perbankan Indonesia: Antara Inovasi, Regulasi, dan Kepercayaan Publik dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional.”
Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan melalui pemahaman literasi keuangan, digitalisasi perbankan, dan etika finansial.
OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan industri jasa keuangan guna memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi nasional.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing,” tutup Dian.
Baca juga: Judi Online Jerat Generasi Muda Kepri, OJK: Ancaman Serius Masa Depan Bangsa
