MATAPEDIA6.com, LINGGA — Pemerintah Kabupaten Lingga mendorong pengembangan pariwisata berbasis digital dan berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata di daerah berjuluk Bunda Tanah Melayu itu.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Harpiandi, ST, menyampaikan arah tersebut dalam Forum FGD Pariwisata Kabupaten Lingga. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi membutuhkan tata kelola modern, promosi yang terarah, sumber daya manusia yang siap, serta dukungan pembiayaan.
“Sejumlah destinasi Lingga saat ini telah menunjukkan potensi pasar. Data kunjungan mencatat Pemandian Batu Ampar menjadi salah satu destinasi dengan kunjungan tertinggi, yakni 10.131 kunjungan dengan retribusi Rp48,689 juta,” ujarnya yang disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dikutip dalam flyer ‘ bersama sinergikan pariwisata Lingga! Melestarikan alam, menjaga adat, menyambut digitalisasi di Bunda Tanah Melayu, Rabu (12/8/2028).
Kemudian Pemandian Air Panas mencatat 8.973 kunjungan dengan retribusi Rp40,753 juta. Air Terjun Resun mencapai 5.230 kunjungan dengan retribusi Rp24,017 juta.
Sementara itu, Wisata Pulau Berhala mencatat 3.554 kunjungan dengan retribusi Rp35,540 juta. Pulau Benan mencatat 251 kunjungan dengan retribusi Rp11,430 juta dan Pemandian Lubuk Papan sebanyak 431 kunjungan dengan retribusi Rp2,121 juta.
Data tersebut menunjukkan destinasi dengan jumlah kunjungan tinggi memiliki peluang besar untuk memberikan dampak langsung terhadap penerimaan daerah dan ekonomi masyarakat sekitar.
Baca juga:Menjelajah Lingga: Pantai Dungun Gratis hingga Pesona Sagu dan Tudong Manto
Namun, pengembangan pariwisata Lingga masih menghadapi sejumlah persoalan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus menentukan prioritas pembangunan secara lebih selektif.
Persoalan itu berdampak pada tiga sektor utama, yakni amenitas, atraksi dan konektivitas.
Sejumlah destinasi seperti Batu Ampar, Air Panas, Pulau Berhala dan Air Terjun Resun masih membutuhkan peningkatan fasilitas dasar, termasuk toilet, gazebo, parkir dan kebersihan.
Di sisi lain, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis masih menghadapi keterbatasan kemampuan berkelanjutan dalam mengelola atraksi dan mengembangkan destinasi. Akses menuju Lingga yang terbatas dibandingkan Batam maupun Bintan juga menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut ikut memengaruhi pelaku UMKM di sekitar destinasi. Ketika jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan belum optimal, omzet pelaku usaha lokal juga ikut tertekan.
Perkuat SDM dan Promosi
Pemkab Lingga menempatkan sumber daya manusia, promosi terpusat dan inklusi keuangan sebagai tiga pilar penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata.
Pada sektor SDM, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan dasar bagi pelaku usaha dan tenaga pariwisata.
Untuk wisata minat khusus seperti pendakian, pemerintah juga mendorong sertifikasi kompetensi sesuai standar yang berlaku.
Promosi juga perlu bergeser dari pola individual menuju promosi yang lebih terintegrasi. Salah satu gagasannya melalui SIKAWAN atau aplikasi kunjungan wisatawan yang menghubungkan informasi destinasi, produk UMKM, penginapan dan kebutuhan wisatawan.
Sementara dari sisi pembiayaan, mayoritas pelaku usaha seperti homestay, kuliner dan jasa pemandu masih membutuhkan akses permodalan. Sebagian besar belum tersentuh lembaga keuangan formal dan masih mengandalkan sumber pembiayaan non-APBD.
Karena itu, dukungan pembiayaan dari luar APBD menjadi salah satu titik penting untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata Lingga.
Digitalisasi Mulai Diperluas
Lingga juga mulai membangun ekosistem pariwisata berbasis digital melalui sejumlah inovasi.
Salah satunya Lingga Smart Retribusi (LSR), sistem pengelolaan retribusi daerah yang dikembangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga. Sistem ini dirancang untuk membuat pengelolaan retribusi lebih modern, efisien dan transparan.
LSR menyediakan pemantauan penerimaan secara real time, statistik dan dashboard visualisasi, laporan otomatis, multi-lokasi dan akses berbasis peran.
Sistem tersebut juga mendukung pembayaran melalui QRIS dan diarahkan untuk terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah.
Selain retribusi, digitalisasi juga menyasar promosi melalui aplikasi SIKAWAN.
Aplikasi tersebut dirancang untuk membantu wisatawan menemukan destinasi, produk UMKM, penginapan, informasi fasilitas hingga rekomendasi perjalanan. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan platform tersebut untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka.
Pemerintah menilai integrasi antarsistem menjadi tantangan berikutnya. Sistem promosi, retribusi dan pencatatan keselamatan masih perlu terhubung agar pengelolaan pariwisata berjalan lebih efektif.
Digitalisasi keselamatan juga menjadi perhatian, terutama untuk wisata minat khusus seperti pendakian.
Sistem pencatatan pendakian diarahkan untuk mendukung registrasi wisatawan melalui konsep One Gate System sesuai mandat Gubernur Kepulauan Riau.
Fokus pada Pariwisata Berkelanjutan
Arah kebijakan pariwisata Lingga tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan. Pemerintah juga menekankan aspek keberlanjutan, keselamatan dan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Pertumbuhan wisata diarahkan agar tetap terkendali dengan memperhatikan kapasitas destinasi dan keselamatan wisatawan. Pemerintah juga ingin memastikan geliat pariwisata memberikan manfaat nyata bagi UMKM di sekitar lokasi wisata.
Lingga bahkan didorong menjadi model pengembangan pariwisata berbasis kesiapan digital.
Sistem Lingga Smart Retribusi dan SIKAWAN diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola pariwisata digital bagi daerah lain di Kepulauan Riau.
Lima Langkah Percepatan
Forum tersebut merumuskan sejumlah rekomendasi untuk mempercepat pengembangan pariwisata Lingga.
Pertama, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pelaku wisata minat khusus dengan dukungan Pokdarwis, komunitas lokal dan sistem registrasi satu pintu.
Kedua, meningkatkan amenitas di empat destinasi dengan kunjungan tertinggi, terutama fasilitas toilet, kebersihan, parkir dan gazebo.
Ketiga, merevitalisasi Pokdarwis dan UMKM melalui pelatihan pelayanan wisata serta membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Keempat, mempercepat digitalisasi dengan mengintegrasikan pembayaran QRIS pada Lingga Smart Retribusi dan mendorong peluncuran aplikasi publik SIKAWAN.
Kelima, mengoptimalkan dukungan pembiayaan non-APBD, termasuk melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan skema inovasi digital.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Lingga ingin mengubah pengelolaan pariwisata dari sekadar mengandalkan potensi alam menjadi ekosistem yang terhubung, aman, modern dan memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
Potensi alam Lingga menjadi modal awal. Namun, penguatan SDM, akses, promosi, digitalisasi dan pembiayaan akan menentukan sejauh mana potensi tersebut mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Baca juga:Menyusuri Lingga: Dari Garis Khatulistiwa, Gemericik Resun hingga Jejak Sultan Mahmud Riayat Syah
Editor:Zalfirega
