MATAPEDIA6.com, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya kemudahan akses pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi di Kota Batam.
Amsakar meminta pihak perbankan tidak lagi menerapkan syarat yang justru menyulitkan, baik dari segi jarak maupun model usaha tertentu.
“Jangan ada pembatasan soal jarak atau model usaha tertentu. Kita ingin persyaratan lebih dipermudah. Semakin banyak dana terserap, justru semakin bagus untuk pemberdayaan UMKM. Kalau anggaran disiapkan tapi tidak terpakai, itu artinya kebijakan tidak efektif,” ujar Amsakar saat menghadiri kegiatan UMKM, Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, rendahnya penyerapan dana pinjaman pada awal program bisa dimaklumi. Namun ia optimistis pada 2026 serapan akan meningkat seiring tuntasnya Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait program Koperasi Merah Putih.
“Kalau ada badan usaha yang belum bisa memanfaatkan dana, mudah-mudahan Koperasi Merah Putih bisa memanfaatkannya,” tambahnya.
Baca juga: 19 UMKM dan Koperasi di Batam Dapat Pinjaman Lunak, Bunga Hanya 4% Per Tahun
Menjawab keluhan pelaku usaha, Amsakar menekankan tiga prinsip utama dalam penyaluran pinjaman: pertama, dana harus terserap; kedua, serapan dana memberikan dampak positif bagi usaha; ketiga, selektivitas tetap diberlakukan terutama terkait BI Checking/SLIK OJK.
“Kalau sudah bermasalah soal BI Checking, tidak ada kompromi. Tapi kalau hanya soal administratif, seperti jarak atau perizinan, itu bisa dikoreksi. Kita siap bantu percepat prosesnya. Yang penting dana itu sampai ke pelaku usaha,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, Salim, menjelaskan pihaknya mendapat amanah besar untuk melakukan pembinaan UMKM, termasuk menjalankan program Koperasi Merah Putih di 64 kelurahan.
Saat ini baru dua kelurahan yang efektif berjalan, yakni Pulau Buluh dan Patam Lestari.
Salah satu program prioritas Pemko Batam, kata Salim, adalah subsidi bunga pinjaman nol persen bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
Baca juga: BI Kepri Dorong UMKM Naik Kelas di Tengah Ketidakpastian Global
“Minimal pinjaman Rp20 juta dengan bunga ditanggung pemerintah. Sampai Agustus, ada 741 pengajuan, tapi yang lolos masih sedikit karena persyaratan bank cukup ketat,” jelasnya.
Mayoritas pengajuan ditolak karena faktor SLIK OJK. Selain itu, BTN juga hanya mengakomodir 10 prioritas usaha, dengan syarat lokasi permanen, sehingga pedagang kaki lima belum bisa mengakses program ini.
“Yang cukup menghambat lagi adalah syarat radius pelayanan. BTN Batam Centre dan Batuaji hanya melayani di wilayah tertentu. Kalau di luar radius, pengajuan otomatis tidak lolos. Kita sudah minta agar aturan ini dilonggarkan,” tegas Salim.
Dari anggaran Rp3 miliar yang disiapkan, baru sebelas pinjaman yang berhasil dicairkan. Pemerintah Kota Batam berharap sinergi dengan perbankan bisa ditingkatkan agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh UMKM.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
