MATAPDIA6.com, BATAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengucurkan Rp 4 miliar untuk percepatan penurunan stunting.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan insentif bulanan kepada 1. 115 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di seluruh Provinsi Kepri.
“Anggaran tersebut disalurkan setiap bulan kepada TPK, terdiri Bidan, Kader PKK dan Kader KB, sebesar Rp 100 ribu rupiah perbulan,” kata Ansar di Aston Batam Hotel and Residence, Rabu (3/4/2024).
Ansar memaparkan untuk Bintan dengan 90 tim mendapat Rp 324 juta, Tanjungpinang 81 tim mendapat Rp291 juta, Batam 544 tim mendapat Rp 1,9 miliar, Natuna 91 tim menerima Rp 327 juta, kemudian Anambas 58 tim mendapat Rp 208 juta, Karimun 153 tim mendapat Rp 550 juta dan Lingga 98 tim mendapat Rp 352 juta.
Di tempat yang sama Sekretaris BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengatakan, dalam penanganan stunting diperlukan satu data sasaran menjadi acuan dalam perencanaan dan intervensi.
Dengan data tersebut diperlukan program dengan sasaran jangka pendek fokus pada Bumil, Baduta dan Perluasan cakupan posyandu.
Sementara untuk program jangka menengah fokus pada Rematri, Catin, balita, Sanitasi dan Air Bersih.
Tavip mengharapkan angka stunting di provinsi Kepri bisa terus ditekan dengan program-program yang sudah dijalankan pemerintah.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News
Penulis: Ramadan |Editor: Zalfirega
