MATAPEDIA6.com, BATAM – Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan pembangunan sedikitnya 100 Sekolah Rakyat setiap tahun. Sepanjang tahun 2025, Kemensos sudah mendirikan dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, tiga Sekolah Rakyat berada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masing-masing berlokasi di Tanjungpinang, Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun 2026 jumlah Sekolah Rakyat akan terus ditambah guna menjangkau anak-anak Indonesia yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Saifullah saat menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Hotel Aston, Pelita, Lubuk Baja, Kota Batam, Selasa (20/1/2026).
Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang ditujukan bagi keluarga paling tidak mampu, khususnya anak-anak yang putus sekolah, berpotensi putus sekolah, bahkan yang sama sekali belum mengenyam pendidikan.
“Masih banyak anak-anak kita yang belum mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Inilah yang menjadi atensi serius Bapak Presiden. Karena itu, disiapkan Sekolah Rakyat dengan sistem pendidikan berasrama,” ujarnya.
Baca juga: Mentan Amran Beri Sebutan Importir dan Penyelundup Beras Pengkhianat Bangsa
Program Sekolah Rakyat dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Saifullah menegaskan, bupati, wali kota, dan gubernur memiliki peran penting karena mereka paling memahami kondisi warganya berdasarkan data yang dimiliki, termasuk data dari BPS.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik, pada tahun ajaran 2025–2026 sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi,” katanya.
Saat ini, sebagian Sekolah Rakyat masih memanfaatkan gedung sementara milik pemerintah provinsi maupun kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemensos.
Namun ke depan, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan gedung permanen.
“Targetnya, sekurang-kurangnya setiap tahun ada 100 gedung permanen yang dibangun melalui APBN sesuai arahan Bapak Presiden. Daerah juga kita dorong untuk segera menyiapkan lahan agar pembangunan bisa lebih cepat,” jelas Saifullah.
Untuk Provinsi Kepri, hingga 2025 telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang. Sementara itu, Kota Batam hingga kini belum memiliki Sekolah Rakyat, namun telah masuk dalam rencana pengembangan ke depan.
Terkait daya tampung, Saifullah menyebut jumlah siswa bergantung pada kapasitas gedung, mulai dari 50 hingga 200 siswa. Sedangkan untuk tenaga pendidik, proses rekrutmen dilakukan secara sangat ketat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan.
Baca juga: ADOB Temui Wali Kota Batam, Sampaikan Tiga Keluhan Krusial Driver Online
“Guru yang bisa ikut seleksi adalah mereka yang telah mengikuti dan lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru),” tegasnya.
Menanggapi keluhan sebagian siswa Sekolah Rakyat di Natuna, khususnya tingkat SD yang awalnya belum betah tinggal di asrama, Saifullah mengakui hal tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi.
“Di awal-awal memang ada tantangan. Tapi setelah satu atau dua bulan, mereka sudah nyaman. Bahkan saat libur, banyak yang memilih tetap tinggal di sekolah,” ungkapnya.
Saifullah juga menepis anggapan bahwa Sekolah Rakyat hanya program lima tahunan. Menurutnya, jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, program ini diyakini akan terus berlanjut.
“Insya Allah, kalau manfaatnya nyata, siapapun presidennya nanti program ini akan diteruskan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak dijalankan Kemensos sendiri, melainkan melibatkan tim besar lintas kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah.
“Ini kerja bersama. Sesuai arahan Presiden, secara bertahap kita harapkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
Penulis: Luci | Editor: Zalfirega
