MATAPEDIA6.com, BATAM— Pemerintah Kota Batam membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam.
Sejumlah persoalan sensitif ikut mengemuka, mulai dari revitalisasi Pasar Induk Jodoh, perizinan perusahaan yang terseret perkara hukum, reklamasi Teluk Tering hingga peluang kerja bagi tenaga lokal.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerima langsung aspirasi tersebut di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026). Pertemuan berlangsung terbuka dengan mahasiswa dan pemuda menyampaikan sejumlah kritik serta pertanyaan terkait kebijakan pemerintah.
Amsakar menilai keterlibatan mahasiswa dan pemuda penting untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ia meminta kelompok muda tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi ikut mengawasi implementasi kebijakan di lapangan.
“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan mensejahterakan warga Kota Batam,” kata Amsakar.
Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah revitalisasi Pasar Induk Jodoh. Amsakar memastikan proses pengelolaan aset dan lelang proyek berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, pemerintah telah melakukan penataan dan pembersihan legalitas lahan sebelum melanjutkan proses tersebut. Pemko Batam juga berkonsultasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Amsakar mengatakan proses lelang telah dibuka dua kali secara transparan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Perlu dicatat juga bahwa hingga hari ini tidak ada dana APBD serupiah pun yang keluar atau kerugian negara yang ditimbulkan,” ujarnya.
Sorotan lain menyangkut pihak pengembang yang dikaitkan dengan perkara pidana. Amsakar meminta persoalan hukum individu tidak serta-merta dikaitkan dengan badan usaha sebagai entitas hukum.
Ia menyebut pemerintah harus tetap memegang asas praduga tak bersalah dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum. Jika persoalan menyangkut internal perusahaan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme korporasi, termasuk rapat umum pemegang saham.
Baca juga:Amsakar Minta Pemko-BP Batam Kawal Pembangunan Bersama
Dorong Kuota Pekerja Lokal
Isu lapangan kerja juga menjadi perhatian mahasiswa dan pemuda. Pemko Batam menyiapkan kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk memperbesar peluang tenaga kerja lokal masuk ke dunia industri.
Amsakar bahkan menyebut pemerintah akan mendorong pengaturan kuota pekerja lokal untuk kategori pekerjaan tertentu.
“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” kata dia.
Pemko Batam juga menyiapkan pemanfaatan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.
Program beasiswa daerah pun diarahkan lebih dekat dengan kebutuhan industri. Pemko Batam menjajaki pengembangan kompetensi di bidang maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri galangan kapal di Tanjung Uncang dan Kabil, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Reklamasi Jadi Perhatian
Mahasiswa dan pemuda turut mempertanyakan aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering dan Tanjung Uma. Amsakar mengatakan pemerintah tidak mengambil keputusan terkait pemanfaatan ruang laut tanpa kajian.
Pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL), kata dia, melibatkan tim terpadu yang terdiri atas BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pakar lingkungan serta akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Menurut Amsakar, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar pembangunan tidak mengabaikan keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat, terutama nelayan.
Di tengah berbagai kritik tersebut, Amsakar memaparkan sejumlah indikator pembangunan Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam naik dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025.
Realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target. Sementara itu, IPM Batam mencapai 83,8 dan angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar mengatakan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti berbenah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan warga.
Dialog ditutup dengan komitmen Pemko Batam dan kelompok mahasiswa serta pemuda untuk menjaga komunikasi.
Pemerintah membuka ruang bagi kritik dan masukan, sementara kelompok muda didorong ikut mengawal kebijakan agar pembangunan Batam tetap berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Baca juga:BP Batam dan Pemko Tuntaskan 29 Titik Banjir, Li Claudia Chandra Evaluasi Langsung Drainase Kota
Editor:Miezon
