MATAPEDIA6.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang terjadi pada Mei 2023 itu diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penahanan tersebut menjadi bagian dari langkah OJK memperketat pengawasan pasar modal sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap perdagangan efek di Indonesia.
Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menahan tiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin (16/11/2026).
Ketiganya diketahui bekerja sebagai karyawan swasta dan kini ditempatkan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan penyidik melakukan penahanan para tersangka.
“Berdasarkan pertimbangan hukum, termasuk kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat proses penyidikan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang bekerja pada salah satu perusahaan sekuritas, sedang menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya.
Baca juga:OJK Dorong Pelajar Melek Keuangan Digital, Cegah Risiko Investasi dan Pinjaman Ilegal
OJK menduga keempat tersangka menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, hingga harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut berlangsung dalam transaksi pada 29 Mei 2023. Penyidik mengidentifikasi lima instrumen yang menjadi objek perkara, yakni Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga mendanai transaksi melalui rekening bank milik pihak lain.
Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Praktik manipulasi perdagangan berpotensi mengganggu pembentukan harga efek yang wajar. Kondisi ini juga dapat merugikan investor karena keputusan investasi bergantung pada informasi dan aktivitas perdagangan yang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
OJK mulai menangani perkara ini melalui proses pengawasan dan pemeriksaan di sektor pasar modal. Penanganan kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang terbit sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK juga memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pengawasan dan penegakan hukum OJK untuk menciptakan perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Melalui penguatan pengawasan, OJK menargetkan perlindungan investor dan integritas industri pasar modal tetap terjaga. Lembaga tersebut juga menegaskan bahwa proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka.
Baca juga:Bursa Komoditas Mulai 2027, OJK Bidik Transparansi Harga dan Perdagangan Mineral
Editor;Zalfirega











