MATAPEDIA6.com, BATAM— Pemerintah Kota Batam menambah ruang belanja dalam perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah naik 2,88 persen menjadi Rp4,304 triliun, sementara belanja meningkat lebih besar, mencapai Rp4,557 triliun.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (24/8/2026). Menurut dia, tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat layanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
“Melalui perubahan APBD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan terhadap antara lain infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi dan perlindungan sosial,” kata Amsakar.
Pendapatan Naik, PAD Jadi Penopang
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah bertambah dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,304 triliun atau naik 2,88 persen.
Kenaikan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemko Batam menargetkan PAD meningkat 7,11 persen, dari Rp2,581 triliun menjadi Rp2,765 triliun.
Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama kenaikan tersebut. Targetnya meningkat 7,21 persen dari Rp2,099 triliun menjadi Rp2,250 triliun.
Pemko Batam memperkirakan tambahan penerimaan berasal dari sejumlah sumber, seperti penambahan titik reklame videotron, potensi pencairan piutang BPHTB, objek pajak baru, serta peningkatan penerimaan dari PBJT restoran, tenaga listrik, perhotelan, kesenian dan hiburan.
Retribusi daerah juga naik 2,48 persen menjadi Rp312,76 miliar. Sumbernya antara lain berasal dari retribusi persampahan, parkir tepi jalan, pemanfaatan aset daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga penggunaan tenaga kerja asing.
Namun, tidak semua komponen pendapatan bergerak naik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 22,07 persen menjadi Rp8,57 miliar.
Baca juga:First Club Batam Bagikan 1.000 Paket Sembako Sambut HUT ke-81 RI
Penurunan itu berkaitan dengan turunnya laba PT Bank Riau Kepri Syariah tahun buku 2025 dan berkurangnya porsi saham Pemko Batam akibat penambahan saham oleh pemerintah daerah lain.
Pendapatan transfer juga turun 4 persen menjadi Rp1,538 triliun karena penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.
Belanja Membesar, Infrastruktur Jadi Sorotan
Di sisi belanja, Pemko Batam menaikkan anggaran dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,557 triliun atau bertambah 5,99 persen.
Belanja operasi mencapai Rp3,623 triliun setelah naik 5,40 persen. Di dalamnya, belanja barang dan jasa melonjak 14,86 persen menjadi Rp1,541 triliun.
Tambahan anggaran tersebut antara lain untuk operasional kendaraan pengangkut sampah, alat berat, suku cadang alat kedokteran, komponen rambu lalu lintas, iuran jaminan kesehatan peserta PBPU, serta operasional BLUD.
Sementara itu, belanja modal naik 9,51 persen menjadi Rp922,62 miliar. Komponen jalan, jaringan dan irigasi mendapat kenaikan lebih besar, yakni 20,98 persen menjadi Rp432,91 miliar.
Pemko Batam mengarahkan anggaran tersebut untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan bak lindi di TPA.
“Melalui perubahan APBD ini, kita mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik antara lain berupa penanganan banjir, pembangunan marka jalan, pengadaan bus sekolah, pembangunan lampu lalu lintas, peningkatan jalan dan penanganan sampah,” ujar Amsakar.
Di sisi lain, belanja tidak terduga justru turun 41,91 persen dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,18 miliar.
Kesehatan dan Lapangan Kerja Masuk Prioritas
Amsakar mengatakan Pemko Batam juga menempatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas perubahan APBD.
Sektor kesehatan mendapat tambahan anggaran melalui pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta PBPU dan BP layanan kelas 3. Kebijakan itu bertujuan mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Batam.
Pemko Batam juga menambah anggaran untuk alat kesehatan di RSUD dan Bankesda.
Selain kesehatan, pemerintah mengarahkan belanja untuk memenuhi mandatory spending pendidikan, memperkuat infrastruktur pelayanan publik, serta mendukung program yang berkaitan dengan tenaga kerja dan perlindungan sosial.
Pembiayaan Naik 135,91 Persen
Perubahan juga terjadi pada sisi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan melonjak 135,91 persen dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar.
Pada saat yang sama, Pemko Batam menyiapkan pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar untuk penambahan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah.
Amsakar menyebut penyertaan modal tersebut akan mengikuti hasil kajian Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kota Batam.
Setelah menyampaikan nota keuangan, Amsakar menyerahkan dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026 kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin mengatakan fraksi-fraksi DPRD selanjutnya akan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna berikutnya.
Dengan perubahan itu, pembahasan APBD Batam 2026 kini memasuki tahap politik anggaran.
Besarnya tambahan belanja menjadi satu sisi, sementara efektivitas penggunaannya untuk mengatasi persoalan kota—mulai dari banjir, jalan, sampah hingga layanan kesehatan—akan menjadi bagian penting dalam pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah.
Baca juga:30,3 Juta Investor Pasar Modal Indonesia, Minat Investasi Terus Tumbuh
Editor:Zalfirega
