MATAPEDIA6.com, BATAM – Ribuan buruh di Kota Batam turun ke jalan, suarakan penolakan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karena dirasakan sangat memberatkan buruh dan juga pemberi kerja.
Aksi unjukrasa di Kota Batam dimulai dari Halte Panbil Kota Batam, untuk orasi dipusatkan di Kantor wali Kota Batam di Batam Centre, Rabu (12/6/2024).
Penolakan program Tapera tersebut dikarenakan besara iuran yang akan dibayarkan cukup memberatkan pekerja, karena saat ini iuran yang harus dibayarkan buruh sudah cukup banyak mulai dari pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti diketahui dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, yang aturannya diturunkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, menyebutkan bahwa peserta Tapera adalah pekerja.
Melalui program Tapera, pekerja wajib membayar iuran sebesar 2,5 persen dari gaji dan dibantu 0,5 persen dari pihak perusahaan, untuk menabung rumah.
Selain itu, buruh juga menilai manfaat tabungan ini tidak begitu menjanjikan. Pasalnya, dalam aturan, pencairan dana Tapera baru bisa dilakukan ketika kepesertaan sudah berakhir, peserta meninggal dunia, atau telah mencapai usia pensiun.
Sementara, jika dihitung-hitung, dari iuran 3 persen per bulan, total dana Tapera menurut buruh tidak cukup untuk membeli rumah yang harganya naik tiap tahun.
Yafet Ramon, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, menjelaska empat alasan utama penolakan Tapera.
Pertama, ketidakjelasan program.
Belum ada kejelasan apakah buruh akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan Tapera. Jika dipaksakan, ini bisa merugikan buruh.
Kedua, iuran tidak realistis.
Dengan upah rata-rata buruh Rp 3,5 juta per bulan, iuran 3% (Rp105 ribu/bulan) tidak akan cukup untuk membeli rumah dalam 10-20 tahun mendatang.
Ketiga, beban pekerja bertambah.
Dalam lima tahun terakhir, daya beli buruh turun 30%. Potongan Tapera akan semakin memberatkan.
Keempat, tanggung jawab negara diabaikan.
Yafet menekankan penyediaan perumahan adalah tanggung jawab negara, bukan beban pekerja semata.
Penolakan Tapera di Batam mencerminkan keresahan pekerja di seluruh Indonesia terhadap program yang dianggap tidak adil dan memberatkan.
Aksi ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah akan pentingnya dialog dan pertimbangan matang sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas.
Para pekerja akan menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada Wali Kota Batam. Mereka berharap suara mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sebelum program Tapera resmi diterapkan.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
