Santunan Rumah Dibayar Penuh, Warga Tanjung Banun Terima Hak Tanpa Potongan

Senin, 22 Desember 2025 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama warga Tanjung Banun. Foto:Humas BP Batam

Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama warga Tanjung Banun. Foto:Humas BP Batam

MATAPEDIA6.com, BATAM— Negara akhirnya membayar lunas hak warga transmigrasi lokal di Tanjung Banun. Pemerintah menyerahkan bantuan perbekalan lengkap sekaligus santunan nilai rumah asal secara penuh kepada warga, Minggu (21/12/2025).

Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra hadir langsung dalam penyerahan bantuan yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pemerintah membagikan perbekalan dasar mulai dari sandang, perlengkapan tidur, peralatan dapur, alat pertukangan, peralatan pertanian, jaring nelayan, hingga kebutuhan rumah tangga. Bantuan ini ditujukan untuk memastikan warga dapat segera menata kehidupan di lokasi baru.

Tak hanya itu, pemerintah juga membayarkan santunan nilai rumah asal secara utuh, sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kebijakan ini menghapus skema lama yang sebelumnya memotong nilai santunan karena adanya rumah relokasi.

Baca juga:TelkomGroup Terjun Langsung ke Aceh, Kerahkan 118 Relawan dan Bantuan Pemulihan Bersama Danantara

Sebagai ilustrasi, warga yang rumah asalnya dinilai Rp200 juta dan menerima rumah relokasi senilai Rp130 juta, sebelumnya hanya menerima sisa Rp70 juta. Kini, pemerintah mengembalikan penuh nilai Rp130 juta tersebut kepada warga penerima rumah relokasi.

Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, kebijakan santunan penuh ini lahir dari usulan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Setelah melalui proses panjang, pemerintah pusat menyetujui langkah tersebut demi keadilan bagi masyarakat.

“Membangun Tanjung Banun bukan sekadar relokasi. Ini tentang menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, membangun masa depan, dan memindahkan kehidupan ke arah yang lebih sejahtera,” tegas Iftitah.

Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menekankan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menempatkan keadilan dan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama.

Menurut Amsakar, pengembangan Rempang Eco City tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Proyek ini dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan perbekalan dan santunan penuh ini, warga bisa lebih tenang dan fokus membangun kehidupannya. Pemerintah akan terus menyiapkan infrastruktur di Tanjung Banun secara bertahap,” pungkas Amsakar. (*)

Baca juga:NasDem Kepri, Kirim 15 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera 

 

Berita Terkait

Imigrasi Batam Deportasi 24 WN Tiongkok Usai Operasi Wira Waspada di Opus Bay
Polda Kepri Bongkar Judi Online di Batam, Operator Kelola 212 Ribu Akun Bot
KKJ Kepri Kecam Penghalangan Aksi Hari Kebebasan Pers di Depan Pemko Batam
Ketua DPD Gerindra Kepri Iman Sutiawan Minta Publik Lihat Polemik Li Claudia Secara Utuh
DPRD Batam Hadiri May Day 2026, Buruh Serukan UU Ketenagakerjaan Baru dan Tolak Outsourcing
AJI Indonesia Desak Hentikan Sensor dan Swasensor, Soroti Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
Patroli Malam, Satlantas Polresta Barelang Tindak 35 Motor Knalpot Brong
BP Batam Kaji Penataan Lahan Puskopkar, Warga Tunggu Kepastian UWT dan HGB

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 16:29 WIB

Imigrasi Batam Deportasi 24 WN Tiongkok Usai Operasi Wira Waspada di Opus Bay

Senin, 4 Mei 2026 - 20:44 WIB

Polda Kepri Bongkar Judi Online di Batam, Operator Kelola 212 Ribu Akun Bot

Senin, 4 Mei 2026 - 17:57 WIB

KKJ Kepri Kecam Penghalangan Aksi Hari Kebebasan Pers di Depan Pemko Batam

Senin, 4 Mei 2026 - 13:20 WIB

Ketua DPD Gerindra Kepri Iman Sutiawan Minta Publik Lihat Polemik Li Claudia Secara Utuh

Senin, 4 Mei 2026 - 11:12 WIB

DPRD Batam Hadiri May Day 2026, Buruh Serukan UU Ketenagakerjaan Baru dan Tolak Outsourcing

Berita Terbaru