MATAPEDIA6.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka tahun 2026 dengan pesan tegas: pasar modal Indonesia harus naik kelas. Fokusnya jelas—integritas pasar, pendalaman likuiditas, penguatan investor institusi, dan percepatan bursa karbon berstandar global.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan arah tersebut saat Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) 2026 di Gedung BEI, Jumat (2/1/2026).
Acara ini dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK LPS Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, jajaran Komisioner OJK, Direktur Utama BEI Iman Rachman, serta pelaku pasar modal.
Mahendra menegaskan, OJK akan memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan nasional. Caranya: menjaga integritas transaksi, memperdalam likuiditas riil, dan memastikan pasar tumbuh sehat di tengah ekspansi ekonomi.
“Pasar modal harus kredibel, likuid, dan berdaya tahan. Tanpa itu, pertumbuhan tidak akan berkelanjutan,” ujar Mahendra dalam keterangannya.
Baca juga:Kolaborasi Hunian Danantara, TelkomGroup Hadirkan Akses Telekomunikasi dan WiFi Gratis
OJK memberi perhatian khusus pada investor ritel dan minoritas yang kini menjadi penopang utama IHSG. OJK memperketat pengawasan market conduct, termasuk perilaku influencer keuangan atau finfluencer.
Saat ini, OJK menyiapkan aturan khusus finfluencer yang ditargetkan terbit pertengahan 2026. Regulasi ini menekankan kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan agar literasi investasi tumbuh secara bertanggung jawab, bukan spekulatif.
Di saat yang sama, OJK mendorong sinergi lintas lembaga agar sektor jasa keuangan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami menjaga sinergi KSSK sebagai prioritas utama untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” kata Mahendra.
Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan, BEI telah menyiapkan Masterplan Pasar Modal 2026–2030. Targetnya ambisius: membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, dan berdaya saing global pada 2030.
BEI menopang target itu melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik.
“Pasar modal harus tumbuh bukan hanya dari nilai transaksi, tapi dari peran strategisnya membiayai ekonomi jangka panjang,” ujar Iman.
Pasar Modal Indonesia menutup 2025 dengan kinerja kuat. IHSG bertengger di level 8.646,94, melonjak 22,13 persen (ytd) dan mencetak rekor tertinggi berulang kali.
Investor asing yang sempat net sell di awal tahun berbalik net buy pada Semester II-2025 sebesar Rp36,23 triliun, menandai pulihnya kepercayaan terhadap ekonomi dan kinerja emiten domestik.
Dari sisi penghimpunan dana, tercatat 215 penawaran umum senilai Rp275 triliun termasuk 18 IPO baru dengan nilai Rp14,41 triliun. Nilai transaksi harian melonjak ke Rp18,1 triliun dari Rp12,9 triliun pada 2024.
Jumlah investor pun melesat. Single Investor Identification (SID) menembus 20,2 juta, naik 36 persen (ytd) dengan dominasi investor di bawah 40 tahun.
Namun OJK mengingatkan, pekerjaan rumah masih besar. Indeks LQ45 hanya tumbuh 2,41 persen.
Kontribusi pasar saham terhadap PDB baru 72 persen, tertinggal dari India, Thailand, dan Malaysia. Porsi transaksi ritel yang naik ke 50 persen justru memperkuat urgensi perlindungan investor dari manipulasi dan transaksi tidak wajar.
Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) menjalankan agenda strategis berbasis empat pilar.
Pertama, meningkatkan kualitas emiten melalui penyempurnaan syarat pencatatan, penguatan free float berkelanjutan, transparansi ultimate beneficial owner, hingga exit policy yang jelas.
Transparansi pemilik manfaat, tegas Mahendra, menjadi kunci menekan transaksi tidak wajar dan meningkatkan likuiditas riil.
Kedua, memperbesar basis investor institusi, baik domestik maupun asing. OJK mendorong reksa dana, asuransi, dan dana pensiun meningkatkan alokasi investasi secara sehat dan terukur.
Ketiga, mereformasi tata kelola pasar saham melalui disiplin disclosure dan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan untuk memperkuat kepercayaan investor.
Keempat, memperketat manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi. Sepanjang 2025, OJK menjatuhkan denda kepada 121 pihak mencabut izin 6 pihak serta menerbitkan 638 surat peringatan dan perintah tertulis.
Di luar pasar saham, OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai turunan Perpres 110/2025 dan penyesuaian POJK 14/2023. Sistem ini dirancang kredibel, transparan, dan selaras standar global untuk mempercepat ekonomi hijau Indonesia.
OJK juga memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember 2025, termasuk restrukturisasi kredit dan percepatan klaim asuransi.
Menutup rangkaian pembukaan bursa, OJK menegaskan komitmennya membangun Pasar Modal Indonesia yang likuid, efisien, transparan, berintegritas, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi pilar utama pembiayaan pertumbuhan dan ekonomi hijau nasional.
Baca juga:Rute Internasional Masih Dominan, Penumpang Kapal di Pelabuhan Batam Melonjak Selama Nataru 2026
Editor:Zalfirega
