MATAPEDIA6.com, TANJUNGPINANG — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kepulauan Riau masih menghadapi sejumlah hambatan untuk berkembang, mulai dari sulitnya memperoleh modal, rumitnya perizinan dan sertifikasi, hingga tingginya biaya logistik.
Kondisi ini mendorong Billy Mambrasar mendesak pemerintah menghadirkan solusi konkret agar pelaku usaha lokal mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
Billy menyampaikan aspirasi tersebut dalam Kepri Economic Forum 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Astin, Tanjungpinang, Kamis (22/10/2026).
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mendengar keluhan pelaku usaha, tetapi juga perlu menuntaskan hambatan yang selama ini menghalangi pertumbuhan UMKM.
“Saya marah kalau keluhan UMKM terus didengar, tetapi hambatannya tidak diselesaikan! Mereka kesulitan mendapatkan modal, mengurus izin, menghadapi biaya logistik, sampai mencari pembeli. Bagaimana mereka mau naik kelas kalau jalan untuk berkembang masih begitu sulit? Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata. Bantu perizinannya, buka akses pembiayaannya, dan hubungkan mereka dengan pembeli!” tegas Billy dalam keterangannya.
Sebagai dosen dan peneliti kebijakan ekonomi di Politeknik Negeri Batam, Billy menekankan bahwa pertumbuhan investasi, industri, dan pariwisata harus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga perlu terlihat dari meningkatnya kesempatan usaha dan pendapatan pelaku UMKM.
Baca juga:Waduk Batam Terancam Susut, BP Batam Kerahkan Operasi Modifikasi Cuaca
“Pelaku UMKM membutuhkan kesempatan yang nyata. Mereka perlu dibantu mengakses pembiayaan, mengurus perizinan, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan pembeli. Pertumbuhan ekonomi Kepri harus bisa dirasakan sampai ke usaha kecil dan rumah tangga,” ujarnya.
Billy, yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Deputi Investasi BP Batam, juga mendorong pemerintah memperkuat kemitraan antara UMKM lokal dan perusahaan industri, hotel, restoran, serta pelaku pariwisata. Kemitraan tersebut dapat membuka peluang bagi usaha kecil untuk memasok barang dan jasa secara berkelanjutan.
Ia menilai pemerintah perlu menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Selain akses permodalan, UMKM membutuhkan bantuan untuk mengatasi biaya logistik, memperbaiki kemasan, memenuhi persyaratan sertifikasi, dan memahami prosedur perdagangan.
Bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor, Billy menekankan pentingnya pendampingan dari awal hingga produk benar-benar sampai kepada pembeli. Pendampingan itu perlu mencakup pemetaan calon pembeli, pemenuhan standar negara tujuan, pengurusan dokumen, hingga pengiriman barang.
“Kedekatan Kepri dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang besar. Tetapi kedekatan geografis harus diikuti kemudahan akses pasar. UMKM perlu didampingi sampai produknya benar-benar dibeli dan bisa mendapat pesanan berulang,” katanya.
Billy, yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI periode 2019–2024, turut menyoroti pemanfaatan status kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.
Ia mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai hambatan yang membuat pelaku usaha lokal belum optimal memanfaatkan peluang ekonomi kawasan.
Menurutnya, fasilitas investasi perlu berjalan beriringan dengan upaya melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri dan perdagangan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi perusahaan besar dapat menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Billy juga melihat sektor pariwisata sebagai salah satu pintu untuk memperluas pasar UMKM. Produk kuliner, kerajinan, fesyen, oleh-oleh, transportasi, dan jasa lokal berpotensi memperoleh manfaat dari kunjungan wisatawan jika pemerintah dan pelaku industri memberi ruang bagi usaha masyarakat.
Ia berharap Kepri Economic Forum 2026 menghasilkan tindak lanjut yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia industri, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM. Kolaborasi tersebut, menurutnya, perlu berfokus pada penyelesaian kendala usaha sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
“UMKM adalah bagian penting dari masa depan ekonomi Kepri. Pemerintah harus hadir untuk mendengar aspirasi mereka, menyelesaikan hambatannya, dan membuka kesempatan agar mereka tumbuh,” tutup Billy.
Baca juga:Pengemudi Honda Mobilio Jadi Tersangka Usai Tabrak Motor dan Tinggalkan Lokasi di Batam
Editor:Redaksi
