MATAPEDIA6.com, BATAM– Industri perbankan di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan kinerja impresif sepanjang semester pertama 2026. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), hingga penyaluran kredit seluruhnya berada di atas rata-rata nasional dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menyampaikan capaian tersebut saat menerima audiensi jajaran Pengurus Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Daerah Batam di Kantor OJK Kepri, Senin (3/8/2026).
Menurut Sinar, capaian positif itu menjadi modal penting bagi industri perbankan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia mengingatkan agar bank tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan kondisi likuiditas.
“Berdasarkan data Juni 2026, total aset bank umum di Kepulauan Riau tumbuh 12 persen secara tahunan menjadi Rp114,1 triliun,” ujarnya.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 11,78 persen menjadi Rp110,1 triliun. Angka tersebut melampaui pertumbuhan DPK nasional yang berada di level 10,21 persen.
Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mencatat lonjakan paling signifikan. Nilainya mencapai Rp118,3 triliun atau tumbuh 38,01 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang sebesar 12,67 persen.
Meski ekspansi kredit berlangsung agresif, kualitas pembiayaan tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat hanya 1,03 persen, lebih rendah dibandingkan NPL nasional yang mencapai 2,09 persen.
Baca juga:OJK Kepri Gandeng APPI Batam Perangi Pembiayaan Ilegal, Dorong Industri Tumbuh Sehat
OJK juga mencatat penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus meningkat sebesar 6,94 persen secara tahunan. Rasio NPL UMKM juga masih terkendali di level 2,59 persen.
Di balik pertumbuhan tersebut, OJK memberi sejumlah catatan kepada industri perbankan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi likuiditas yang perlu diperkuat melalui peningkatan penghimpunan dana murah atau low-cost fund.
Per Juni 2026, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Kepulauan Riau mencapai 104,91 persen, meningkat cukup tajam dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar 84,66 persen.
Kondisi itu menunjukkan penyaluran kredit tumbuh lebih cepat dibandingkan penghimpunan dana masyarakat.
Selain menjaga likuiditas, OJK meminta perbankan meningkatkan pembiayaan kepada sektor UMKM. Saat ini, porsi kredit UMKM baru mencapai 14,5 persen dari total kredit yang disalurkan di Kepulauan Riau.
Menurut OJK, dukungan kepada UMKM tidak hanya berupa akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga fasilitasi kemitraan dengan pembeli maupun pemasok.
OJK juga menyoroti tingginya konsentrasi penyaluran kredit di Kota Batam. Dari total kredit Rp118,3 triliun, sekitar 76,9 persen atau setara Rp90,98 triliun masih terserap di Batam.
Karena itu, perbankan didorong mulai mengoptimalkan potensi ekonomi di kabupaten dan kota lain di Kepulauan Riau agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan lebih merata.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK mengingatkan bank untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengaduan. Selama Januari hingga Juni 2026, OJK menerima 199 pengaduan terkait bank umum, menjadikannya sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak kedua di Kepulauan Riau.
Perbankan diminta memastikan setiap pengaduan diselesaikan secara cepat, transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, OJK mengajak seluruh industri perbankan memperluas program literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat semakin memahami penggunaan produk jasa keuangan sekaligus terhindar dari berbagai bentuk kejahatan keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, OJK Provinsi Kepulauan Riau juga menyerahkan buku literasi keuangan kepada Pengurus Perbanas Daerah Batam sebagai bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat.
Melalui audiensi itu, OJK dan Perbanas Daerah Batam menegaskan komitmen memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, meningkatkan kualitas intermediasi, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga:Kecelakaan Laut Dominasi Operasi Basarnas Kepri Sepanjang 2026
Editor:Zalfirega
