MATAPEDIA6.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam mulai menyusun arah kebijakan anggaran tahun depan. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026), Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp4,648 triliun.
Penyampaian dokumen tersebut menjadi langkah awal pembahasan APBD 2027 antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD.
Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahasnya lebih lanjut hingga mencapai kesepakatan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Hadir pula Sekretaris Daerah Firmansyah, jajaran Pemko Batam, BP Batam, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
Dalam pidatonya, Amsakar menyebut penyampaian KUA dan PPAS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur kepala daerah menyampaikan rancangan tersebut kepada DPRD pada pekan kedua Juli.
Dokumen itu memuat proyeksi kondisi ekonomi daerah, asumsi makro, pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Pemko Batam memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4,548 triliun. Nilai itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer Rp1,714 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,648 triliun. Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk mendukung target pembangunan dalam RPJMD Kota Batam 2025–2029.
Amsakar juga memaparkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam. Menurutnya, ekonomi Batam pada 2025 tumbuh 6,76 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88 persen. Batam juga menyumbang sekitar 56,5 persen terhadap perekonomian Kepri.
Baca juga:DPRD Batam Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Banggar Beberkan Sejumlah Catatan Strategis
Untuk 2027, Pemko menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Target itu ditopang sektor industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, serta meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
Dalam rancangan tersebut, Pemko Batam menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar.
Sejumlah program prioritas yang masuk dalam rancangan anggaran antara lain subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku UMKM, bantuan sosial untuk lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pembangunan drainase dan pengendalian banjir, penanganan sampah, pembangunan sekolah baru, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan fasilitas pelayanan publik.
Di akhir penyampaiannya, Amsakar berharap pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan sesuai jadwal sehingga APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usai pidato, Amsakar menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada pimpinan DPRD. Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin kemudian menyampaikan bahwa tahapan berikutnya ialah pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD sebelum rancangan tersebut disepakati menjadi dasar penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang sama, DPRD juga menyetujui sejumlah perubahan agenda kerja dewan, di antaranya penyesuaian jadwal reses, rapat Badan Musyawarah (Banmus), dan kegiatan bimbingan teknis sebelum paripurna ditutup.
Baca juga:Belasan Jabatan di Pemko Batam Masih Kosong, Amsakar: Tunggu Tanggal Mainnya
Editor:Zalfirega
