MATAPEDIA6.com, JAKARTA— Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75% pada Oktober 2026. Namun, di tengah tekanan terhadap rupiah dan ketidakpastian ekonomi global, BI menyiapkan tambahan likuiditas bagi perbankan dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu upaya BI menjaga stabilitas rupiah sekaligus membuka ruang bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha.
“Dengan likuiditas yang lebih longgar, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk membiayai investasi, modal kerja, dan kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya dalam konferensi pers resmi yang digelar pada Rabu, (21/10/2026).
Dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, BI juga mempertahankan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50% dan menaikkan suku bunga Deposit Facility dari sebelumnya menjadi 5,00%.
BI turut memperkuat insentif untuk instrumen lindung nilai guna menarik aliran modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Langkah ini penting di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, terutama akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ketatnya kebijakan moneter Amerika Serikat.
GWM Turun, Ruang Kredit Perbankan Diperluas
BI menurunkan GWM rata-rata bank umum konvensional dari 9% menjadi 7%. Penyesuaian berlangsung dalam dua tahap, yakni menjadi 8% mulai 1 November 2026 dan 7% mulai 1 Desember 2026.
Sementara itu, GWM rata-rata bank umum syariah dan unit usaha syariah turun dari 7,5% menjadi 5,5%. Tahap pertama berlaku pada 1 November 2026 dengan penurunan menjadi 6,5%, kemudian menjadi 5,5% mulai 1 Desember 2026.
Penyesuaian tersebut diharapkan memperkuat kecukupan likuiditas rupiah di perbankan. Meski demikian, dampaknya terhadap penyaluran kredit tetap bergantung pada permintaan pembiayaan, penilaian risiko, dan kondisi masing-masing bank.
BI juga memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil, terutama sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diterima perbankan mencapai Rp458,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp336,4 triliun dialokasikan melalui jalur pembiayaan (financing channel), sedangkan Rp122,1 triliun melalui pendalaman pasar uang.
Kredit Tumbuh 13,26%, Investasi Jadi Penopang
Di tengah upaya memperkuat likuiditas, penyaluran kredit perbankan menunjukkan pertumbuhan positif. BI mencatat kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026.
Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,20%, disusul kredit modal kerja 11,89% dan kredit konsumsi 4,86%.
Namun, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masih lebih rendah, yakni 8,22% secara tahunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena kemampuan bank menghimpun dana turut menentukan keberlanjutan ekspansi kredit.
Baca juga:Kredit Bank Tumbuh 13,65 Persen, OJK Dorong Pembiayaan Makin Produktif hingga 2030
Di sisi lain, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) masih mencapai Rp2.562,57 triliun atau 21,70% dari total plafon kredit yang tersedia. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang pembiayaan yang belum dimanfaatkan oleh debitur.
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada dalam kisaran 8–12%.
Untuk menjaga ketahanan industri, BI mencatat rasio kecukupan modal perbankan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,10% pada Agustus 2026.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada di level 2,11% secara bruto dan 0,84% secara neto.
Rupiah Tertekan, Modal Asing Jadi Perhatian
Tekanan eksternal masih menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pada 20 Oktober 2026, rupiah tercatat berada di level Rp17.985 per dolar AS, melemah 0,61% dibandingkan posisi akhir September 2026.
BI mengaitkan perkembangan tersebut dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta sentimen investor asing di pasar saham.
Untuk meredam tekanan, BI mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI menyebut kebijakan insentif lindung nilai yang berlaku sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 mencapai 146,3 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, melampaui standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Insentif Properti dan Kendaraan Diperpanjang
Untuk menjaga momentum konsumsi dan investasi, BI memperpanjang kebijakan makroprudensial yang mendukung pembiayaan properti dan kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2027.
Ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100% tetap berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria kredit bermasalah tertentu.
Kebijakan ini mencakup berbagai jenis properti, termasuk rumah tapak, rumah susun, serta rumah toko dan rumah kantor.
BI juga melanjutkan ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor baru paling sedikit 0% bagi bank yang memenuhi ketentuan terkait.
Kebijakan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dengan uang muka lebih rendah.
Bagi sektor usaha, dukungan pembiayaan dapat membantu menjaga aktivitas penjualan properti dan kendaraan, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kemampuan bayar konsumen dan kebijakan risiko lembaga pembiayaan.
Transaksi Digital Terus Melaju
Selain sektor kredit, aktivitas ekonomi digital juga menunjukkan pertumbuhan kuat. BI mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi pada triwulan III 2026, tumbuh 39,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Transaksi QRIS tumbuh 75,80% secara tahunan. Jumlah pengguna mencapai 70,6 juta, sedangkan jumlah pedagang atau merchant tercatat 49,4 juta.
BI juga menyiapkan perluasan kerja sama QRIS antarnegara melalui penjajakan koridor Timor Leste dan Hong Kong pada triwulan IV 2026. Selain itu, BI memperkuat implementasi Kartu Kredit Indonesia serta menyiapkan pengaturan pertukaran data sistem pembayaran yang mengacu pada ketentuan pelindungan data pribadi.
Di tengah ketidakpastian global, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.
Konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah dan swasta, serta peningkatan ekspor nonmigas menjadi sejumlah penopang pertumbuhan.
Ke depan, arah kebijakan BI akan bertumpu pada keseimbangan antara stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap pembiayaan sektor produktif.
Bagi dunia usaha, efektivitas kebijakan tersebut akan terlihat dari kemampuan perbankan menyalurkan kredit, menjaga biaya pendanaan, dan mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan risiko keuangan.
Baca juga:Bank Indonesia Luncurkan LPI 2025, Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,9 Persen pada 2027
Editor:Zalfirega
