MATAPEDIA6.com, BATAM – Pemerintah Kota Batam komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan dan Verifikasi Pemberian Daftar Hitam yang dibuka langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Aula Engku Hamidah, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan tersebut diikuti 120 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Batam.
Dalam kesempatan tersebut Pemko hadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yakni Analis Hukum Ahli Madya, Rinaldi Morinjio.
Sementara dalam sambutannya wali Kota Batam, Amsakar menegaskan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus memperkuat good governance dan clean governance.
Amsakar menyebut langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi guna pencegahan korupsi serta narkoba.
Baca juga: Batam Darurat Sampah, Amsakar–Li Claudia Gelar Rapat Bersama Forkopimda Cari Solusi
“Yang perlu tertanam dalam diri kita semua adalah bagaimana persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan nyata dan peningkatan objektivitas harus terus kita dorong,” kata Amsakar.
Amsakar meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar benar-benar memahami aturan yang berlaku.
Pemahaman menyeluruh mengenai pedoman daftar hitam diyakini akan membantu OPD mengambil keputusan secara tepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau pedomannya dipahami dengan jelas, Insyaallah Bapak/Ibu akan memiliki keyakinan dalam menganalisis kasus serta keberanian mengambil keputusan secara objektif,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi terkait mekanisme daftar hitam penyedia barang dan jasa.
Dengan mekanisme yang jelas dan dipahami seluruh OPD, Amsakar optimistis pembangunan di Batam dapat berjalan lebih baik dan bebas dari praktik yang merugikan negara.
Baca juga: BK DPRD Batam Mulai Periksa Kasus Ketidakhadiran Hendra Asman
“Jika kita semua bertekad dan berani mengambil keputusan, pembangunan berjalan baik, tata kelola pemerintahan semakin tertata, dan good governance dapat kita wujudkan bersama,” kata Amsakar.
Penulis: Luci |Editor: Zalfirega
