MATAPEDIA6.com, BATAM – Proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)–Pulau Pemping resmi memasuki tahap konstruksi setelah prosesi groundbreaking di Pulau Pemping, Kota Batam, Selasa (10/2/2026).
Proyek strategis nasional ini menandai langkah konkret memperkuat ketahanan energi sekaligus mengalihkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, terutama pembangkit listrik di Batam.
Pemerintah menargetkan proyek rampung pada Juli 2026 dengan kapasitas penyaluran 111 BBTUD dari lapangan West Natuna. Pasokan yang sebelumnya mengalir ke pasar ekspor kini diarahkan untuk konsumsi dalam negeri guna memperkuat kedaulatan energi dan menekan ketergantungan impor.
Direktur Manajemen Pembangkit PLN, Rizal Calvary, menyebut proyek ini sebagai momentum penting pengembalian kekayaan energi nasional untuk kepentingan rakyat. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan energi nasional serta agenda pembangunan pemerintah.
Meski demikian, pembahasan harga jual gas untuk pembangkit listrik masih menunggu penyelarasan lintas pemangku kepentingan. PLN bersama pemerintah dan regulator berupaya merumuskan skema harga yang adil dan berkelanjutan bagi PLN Batam.
Baca juga:PGN Naikkan Harga Jual Gas 35 Persen ke PLN Batam Secara Sepihak, Beban Produksi Listrik Tertekan
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan distribusi gas bumi ke PLN Batam harus mengikuti harga pemerintah, bukan skema komersial. Ia menilai kebijakan harga berkeadilan akan menekan biaya pokok pembangkitan listrik sekaligus menjaga daya saing Batam sebagai kawasan industri dan wilayah strategis perbatasan.
“PLN Batam harus menjadi customer utama karena listrik menyangkut hajat hidup orang banyak. Harga gas berbasis kebijakan pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi,” tegas Amsakar.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mendukung optimalisasi alokasi gas domestik untuk pembangkit listrik. Ia menegaskan komitmen mendorong penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi PLN Batam agar manfaat energi nasional dirasakan langsung masyarakat.
Selain aspek energi, pemerintah daerah menyoroti dampak sosial proyek. Amsakar meminta pelaksana proyek memastikan sosialisasi transparan serta mitigasi dampak bagi nelayan Pulau Pemping selama masa konstruksi.
Dukungan politik datang dari Anggota DPRD Batam Fraksi Gerindra, Anwar Anas. Ia menegaskan tiga sikap DPRD: menetapkan PLN Batam sebagai pelanggan prioritas, memastikan peran negara dalam penetapan harga gas, serta menjamin perlindungan sosial bagi nelayan terdampak.
Ia menilai pembangunan pipa harus menurunkan harga gas per MMBTU, memperkuat daya saing industri, dan menekan beban biaya listrik masyarakat.
Masuknya proyek ke tahap konstruksi diharapkan mempercepat realisasi kedaulatan energi nasional sekaligus menghadirkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berdampak langsung bagi masyarakat Batam.
Baca juga:ADEKSI Gelar Rakernas di Batam, DPRD Sambut Ratusan Anggota Dewan Kota se-Indonesia
Editor:Zalfirega
